Pasaman Barat – Atensi Publik, –
Prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik kembali menjadi sorotan, setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas realisasi anggaran sewa kendaraan untuk kegiatan haji tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat. Meski mayoritas kegiatan telah terlaksana sesuai perencanaan, catatan ini memberikan peluang penting untuk refleksi dan penguatan tata kelola.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp293,75 juta untuk kebutuhan transportasi jemaah haji, dengan realisasi sebesar Rp242,55 juta. Namun, berdasarkan verifikasi di lapangan, terdapat perbedaan data terkait penggunaan kendaraan, yang berujung pada potensi kelebihan pembayaran sekitar Rp19,6 juta.
“Ini adalah momentum penting untuk melakukan penguatan sistem, bukan saling menyalahkan. Pengawasan internal yang lebih proaktif, validasi data yang ketat, serta koordinasi yang lebih erat antara KPA dan PPTK menjadi kunci,” ujar Ahmad Husein,
Ketua LSM P2NAPAS. Ia menambahkan bahwa peran strategis Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran sangat vital dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas.
Langkah perbaikan struktural, seperti penguatan kontrol internal, penerapan teknologi monitoring real-time, hingga peningkatan literasi administrasi di unit kerja, menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi yang semakin mendesak. Terlebih, hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya prinsip value for money dalam setiap rupiah belanja pemerintah.
Di tengah tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik, momen ini seyogianya dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan publik melalui langkah-langkah korektif yang nyata dan berkelanjutan.
“Transparansi bukan sekadar pelaporan, melainkan komitmen untuk terus memperbaiki diri. Kita ingin memastikan bahwa setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan publik, termasuk pelayanan haji, berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tutup Husein.
Dengan semangat kolaboratif dan keberanian untuk berbenah, Pasaman Barat berpeluang besar menjadi contoh daerah yang mampu merespons kritik dengan solusi konstruktif dan visi jangka panjang.
Oloan Harahap
