Pangkalpinang atensipublik.com – Beberapa waktu yang lalu, warga Indonesia disuguhi informasi yang memotret peristiwa perlawanan warga lokal Pulau Rempang Batam, atas rencana pemerintah untuk mengundang investasi. Sebuah hal klasik yang pasti akan terjadi ketika kajian awal perihal uang masuk dan kesepakatan dengan penduduk silang sengkarut, Jumat 27 Juni 2025.
Alih-alih warga setempat bersorak-sorai karena masuknya gelontoran duit ke kampungnya, yang terjadi tragisnya bisa makin melebarnya jurang ketimpangan sosial akibat ketidakbecusan plus keserakahan oknum pemerintah dalam sosialisasi ke warganya demi sebuah pemahaman akan arti kata investasi. Tingkah polah seperti ini belum lagi diperparah dengan mampetnya komunikasi antara media dan pejabat berwenang setempat, akibat longsornya keterbukaan dari si pejabat tadi.
Kades Ini Mengaku Terkena Serangan Jantung Sewaktu Dikonfirmasi Media
“Iya bang, konfirmasi apa? Ku gak tau dari media mana? Silahkan tulislah yang miring-miring soal investasi itu, saya tidak ambil pusing,” kata Kepala Desa Perlang, Roni sewaktu dikonfirmasi media ini pada jam 14:21 wib lewat internet call.
Selain bernada tinggi, pihak Kades Perlang dalam wawancara tadi akhirnya membuka situasi sebenarnya kenapa pihaknya saat menerima panggilan telepon tersebut bernada agak tinggi. “Loh memangnya abang tidak tahu kalau saya sekarang sedang dirawat masuk Rumah Sakit terkena gejala serangan jantung?” tanya Kades.
Setelah diberikan pemahaman serta permohonan maaf pada narasumber, bahwa media mengkonfirmasi ke Kades berdasarkan hasil wawancara sebelumnya berupa komplain dari seorang pemilik perkebunan sawit di kawasan desa Perlang serta benar-benar tidak tahu situasi kondisi sang Kades, barulah intonasi Roni sedikit mereda.
“Mau tanya apa bang? Soal pabrik CPO iya benar sudah beroperasi disini dan belum ada penyerapan tenaga kerja buat warga desa Perlang serta soal PAD tadi coba abang tanya ke instansi lain jangan ke desa,” tegah Kades sekaligus mengakhiri sesi wawancara.
Sebelumnya, dalam wawancara yang dilakukan, media berupaya menggali keterangan perihal apakah korporasi sawit tadi membuka lowongan bagi warga setempat juga apakah pihak perusahaan menyumbang angka PAD secara signifikan.
Di sisi lain, sumber berita yang berkeberatan namanya dimasukan dalam pemberitaan, sumber mengungkapkan bahwa ada bagian dari luasan kebun sawitnya yang saat ini berubah status jadi kawasan Hutan Lindung.
“Sempat heran juga pak, dulu waktu saya beli jaman orangtua saya, seingat saya kebun saya statusnya APL (area peruntukan lain). Tapi dari informasi Kades, kebun saya sekarang masuk ke kawasan Hutan Lindung,” urai sumber.
Selain kebun sawitnya berubah status masuk ke kawasan Hutan Lindung. Sumber infokan bahwa sekitar ± 900 meter dari titik poskonya tadi, lahan perkebunannya malah dirangsek oleh kawanan penambang liar.
“Coba saja abang lihat sendiri ke depan sana di dekat pertigaan, sekarang udah penuh sama camuy (danau buatan yang terbentuk dari aktivitas penambangan timah),” sesal sumber.
Berita menjadi antiklimaks ketika media berupaya mendapatkan konfirmasi lanjutan pada Kadis Pertanian Pemkab Bateng, Enny Sulistyowati, SP, Camat Lubuk Besar Armansyah dan stakeholder lainnya.(LH).
