Padang Panjang, ATENSI PUBLIK, –
Pembangunan Gedung Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT) di RSUD Padang Panjang tengah menjadi sorotan publik. Proyek senilai Rp11,8 miliar ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, namun belakangan dipertanyakan efektivitas pelaksanaannya oleh LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman (P2NAPAS).
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein, menegaskan pihaknya sudah menyurati dinas terkait. Tujuannya jelas: meminta penjelasan atas sejumlah temuan di lapangan.
> “Kami tidak ingin proyek besar ini dikerjakan asal-asalan. Ini menyangkut fasilitas layanan publik yang penting,” ujar Ahmad, Minggu (23/6).
Sorotan LSM: Dari Dana yang Tak Terserap hingga Kualitas Teknis
P2NAPAS menemukan beberapa masalah, mulai dari serapan anggaran yang tidak optimal, keterlambatan pekerjaan, hingga dugaan kelebihan bayar. Berikut poin-poin penting yang mereka soroti:
Proyek Terlambat, Dana Tak Terserap: Progres fisik hanya 70% hingga akhir 2024. Dana Rp1,85 miliar gagal dicairkan dan proyek mengalami adendum ke-5, yang memangkas total nilai proyek menjadi Rp9,97 miliar.
Belum Ada Denda Keterlambatan: Pekerjaan terlambat 124 hari, tapi denda belum dijatuhkan. Padahal nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Isu Kualitas Teknis: Beberapa item seperti pondasi dan sistem udara belum lulus uji fungsi. Ada juga potensi kelebihan bayar sebesar Rp69,5 juta.
> “Kami hanya ingin memastikan bahwa uang negara digunakan sebaik-baiknya, dan hasilnya bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Ahmad.
Tanggapan Mantan Direktur RSUD: Saya Sudah Nonaktif
Menanggapi isu ini, mantan Direktur RSUD Padang Panjang menyampaikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa sejak 16 Juni 2025, dirinya sudah tidak menjabat lagi dan sedang menjalani cuti.
> “Mohon maaf, saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur maupun KPA dan PPK. Mengenai audit, itu memang saya yang minta agar semuanya terbuka. Insya Allah semua tahapan sudah sesuai aturan,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa uang pelaksana proyek masih berada di kas daerah, dan proses serah terima akhir atau PHO akan segera dilakukan.
Pembangunan fasilitas kesehatan seperti Gedung IDT memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, pengawasan dan transparansi tetap harus jadi prioritas, agar proyek besar seperti ini benar-benar membawa manfaat nyata.
Reporter: Oloan Harahap
