Pangkalpinang atensipublik.com – Senin awal bulan Oktober 2025 ini ditengarai layak dijadikan sebagai tonggak bersejarah bagi masyarakat Provinsi Kep Bangka Belitung pada umumnya serta pemerintahan provinsi pada khususnya. Sebab, dengan kunjungan Presiden Prabowo terkait masih masifnya angka penyelundupan hasil kekayaan SDA Babel, berupa pasir timah sebesar 80% atau setara dengan ± tiga ratus triliun rupiah, sesungguhnya Bapak Presiden sudah menaruh empati yang dalam pada tingkat perekonomian provinsi ke-31 yang dibentuk di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Senin 6 Oktober 2025.
Jika bisa disebutkan, ada dua masalah krusial yang harus sesegera mungkin dibenahi oleh para pemangku jabatan di tanah Depati ini, selain perekonomian pasca tambang yang kedua adalah mengoptimalkan dana reklamasi tambang. Sebab jika tidak, bencana ekologis mengerikan tentu jadi momok yang menakutkan bagi penghuni pulau.
Pasca huru-hara kasus korupsi tata kelola pertimahan 2015-2022 yang menjerat 11 tersangka termasuk the King Of Tin From Koba, Tamron -biasa disapa Aon- perekonomian Provinsi ini terus menukik tajam ke jurang lemahnya daya beli. Pasar sepi, transaksi jarang, jalanan juga minim dilewati angkutan distribusi. Diperparah lagi sekarang, ikut terciduknya para penggerak ekonomi di kabupaten yang bergelar kolektor timah swasta. Nama-nama seperti Athiam, Agat dan Ahon bagi awak media lokal setempat tentu sudah tidak asing lagi.
Selain mereka dikenal sebagai praktisi dunia pertimahan, predikat lainnya yang tak dapat dipungkiri adalah sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi daerah. Bayangkan saja jika satu Bos Timah tadi punya 1000 anak buah. Dikali satu anak dan istri, maka otomatis sudah 3000 warga yang terdampak langsung alias nihil menggerakkan ekonomi.
Di sisi lain, proses penegakkan hukum yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Tim Satgas juga tidak serta-merta bisa dituding sebagai penyebab lesunya perekonomian. Dalam beberapa hal apa yang dilakukan oleh Tim Satgas tentu bertujuan baik. Namun begitu, pihak Pemprov Babel juga jangan cuma jadi penonton, harus lebih kreatif lagi menciptakan peluang usaha atau lapangan pekerjaaan.
Kondisi ini menurut pengamat kebijakan publik, Jumli Jamaludin sebenarnya merupakan pilihan sulit tapi tetap harus ditempuh sebagai ikhtiar ekonomi bagi warga Babel. “Mau tidak mau, siap tidak siap maka Babel memang harus bertransformasi untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi baru selain perkebunan dan peternakan, dengan fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, standarisasi desa wisata, dan diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada pertambangan timah,” tulisnya di pesan instan whatsapp ketika diminta pendapatnya.
Ketika awak media menyangsikan kesiapan infrastruktur ketiga bidang tadi sebagai alternatif Babel pasca tambang, Jumli mengatakan bahwa secara otomatis infrastruktur juga mesti siap, “jika pemerintah bisa menyiapkannya maka bukan hal mustahil bisa terwujud,” imbuhnya lagi.
Sementara ketika ditanyakan soal law enforcement yang saat ini ditegakkan sebagai upaya menyetop praktek penyelundupan timah ke luar Indonesia, secara diplomatis Jumli katakan hal tersebut sebagai bentuk kepastian hukum.
“Tentunya diterapkannya law enforcement bertujuan untuk mencapai keadilan, menjaga ketertiban umum, dan memastikan supremasi hukum ditegakkan secara adil dan profesional,” ujarnya.
Masalah lain yang harus diakselerasikan adalah mengoptimalkan dana jaminan reklamasi. Sebagaimana syarat mutlak dalam perizinan IUP tambang bagi perusahaan.
Perlu diketahui. PT Timah Timah selama Semester I 2025 telah mereklamasi 75,52 hektare lahan bekas penambangan darat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski begitu jika anda sekalian akan mendarat di Bandara Depati Amir Pangkalpinang, pasti akan melihat bentang alam Babel yang khas dengan bolongan camuy menyebar seantero pulau.
Situasi ini menurut Jumli juga harus jadi fokus atau perhatian pemerintahan daerah kabupaten dan provinsi. Mengingat, keberlangsungan masyarakat Babel itu sendiri perlahan ikut terancam jika tidak dibenahi secara serius.
“Poin 1 dan 2 diatas sangat dibutuhkan peran dan keseriusan yang besar dari kepala daerah seperti Gubernur, Walikota, Bupati atau pemerintahan daerah untuk memiliki peran besar atau hubungan tawar menawar yang saling menguntungkan dengan pusat,” pungkas Jumli. (LH)
