Ada 12 daftar nama pengusaha yang diminta untuk bertanggung jawab atas penebangan pohon di Tapanuli Selatan. Bupati bongkar sikap Kementerian Kehutanan terhadap laporannya. Menurut pemda setempat, Kemenhut bak memberikan karcis kepada para pengusaha penebang kayu
Pangkalpinang atensipublik.com – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu membongkar nama-nama Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) diduga terlibat pembalakan liar, Selasa 9 Desember 2025.
Dugaan pembalakan liar yang dilakukan pengusaha ini ada kaitannya dengan gundulnya hutan berujung banjir bandang dan tanah longsor.
Menurut Gus Irawan, Pemkab Tapsel tidak dilibatkan dalam memilih siapa-siapa saja PHAT yang layak mendapat izin untuk mengambil kayu.
Gus Irawan juga menyebut nama-nama perusahaan korporasi sepenuhnya ada di tangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
“Untuk PHAT Pemkab Tapsel tidak dilibatkan sama sekali. Karena saya sangat concern dengan penebangan kayu ini,” kata Gus Irawan dikutip Tribun-medan, Jumat 5 Desember 2025 malam.
Berikut ini nama-nama PHAT di Tapsel
Daftar PHAT yang tidak aktif
•Jalaluddin Pangaribuan luas 20 hektare lokasi di Desa Gunung Binanga, Kecamatan Marancar.
•Jont Anson Silitonga luas 25 hektare lokasi di Aek Godang, Kelurahan Lancat, Kecamatan Arse.
•Muhammad Nur Batubara luas 15 hektare lokasi di Desa Padang Mandailing Garugur, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
•Muhammad Agus Irian luas 21 hektare lokasi di Desa Sibadoar, Kecamatan Sipirok.
•Irsan Ramadan Siregar luas 11 hektare lokasi di Desa Damparan Haunatas, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
•Hamka Hamid Nasution luas 20 hektare lokasi di Desa Ulumais Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
•Feri Saputra Siregar 20 hektare lokasi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok.
•David H. Panggabean 19,8 hektare lokasi di Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar dolok Hole.
•Anggara Fatur Rahman Ritonga luas 48,112 lokasi di Desa Bulu Mario Kecamatan Sipirok
Daftar PHAT aktif namun dibekukan
•Ramlan Hasri Siahaan 45 hektare lokasi di Kelurahan Arse Nauli Kecamatan Arse.
•Asmadi Ritonga 14 hektare lokasi Desa Padang Mandailing Kecamatan Saipar Dolok Hole.
Gus Irawan menyebut pihak Kemenhut membuka izin penebangan kayu pada Oktober 2025, sekitar sebulan sebelum banjir bandang melanda Batangtoru.
Gus Irawan mengurai dua poin bantahan dari Dirjen PHL terhadap pernyataannya.
Point pertama, soal layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) bagi seluruh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), bukan perizinan.
Gus Irawan mengaku bingung, apakah peraturan yang dikeluarkan Kemenhut ini bertujuan mengelabui.
Ia pun tak memungkiri SIPUHH judulnya bukan soal izin, tapi begitu disetujui Kemenhut, muncul nama, lokasi, luas lengkap dengan titik koordinat.
SIPUHH ini, kata Gus Irawan, seperti pihak Kemenhut memberi karcis bagi korporasi untuk menebangi pohon.
“Kalau sudah disetujui kemenhut, orang boleh tebang kayu. Memang bukan izin namanya. Sama ini nonton bioskop pun bukan pakai surat izin, tapi karcis. Mereka bermain kata-kata,” ungkap Gus Irawan.(***)
