Pangkalpinang atensipublik.com – Ikut bermainnya oknum aparat negara dalam pusaran tambang ilegal bukan hal yang baru lagi. Faktanya, pada 26 April 2021 yang lalu sebuah media mainstream mengeluarkan laporan investigasi bagaimana jaringan mafia tambang membelit seragam mereka, Sabtu 27 Desember 2025.
Pokok permasalahannya bukan cuma periuk nasi semata. Sebab, mereka -para oknum berseragam- realitasnya sudah mendapatkan gaji dari APBN milik rakyat.
Sehingga, jika premis ditarik ketengah atau lebih adil. Yang paling tepat adalah bertemunya dua arus kepentingan. Arus pertama adalah milik para cukong timah yang melakukan praktek ilegal atas nama IUP. Memerlukan rasa aman dengan ‘mengoleksi’ oknum berseragam yang rela menyimpang dari perintah atasan untuk ‘melindungi’ atau koordinasi dari praktek ilegal si cukong rakus tadi.
“Sudah rahasia umum disini, kalau tidak melakukan koordinasi kesana maka tidak lama kemudian pasti tersapu oleh operasi penertiban. Tapi mereka teman aparat juga tidak 100% bersalah, sebab manusiawi saja pak, siapa sih yang tidak ingin taraf hidupnya meningkat walau sekedar dipinjam namanya untuk kegiatan abu-abu tadi?” ucap Matroji seorang penambang di kawasan Permis Bangka Selatan.
Premis kedua menyoal segmen rules of law terkait reward and punishment di tubuh institusi itu sendiri. Bukankah rakyat selama ini dengan sabar ‘menonton’ bagaimana pisau hukum benar-benar menjelma menjadi pepatah satire Tajam Kebawah Tumpul Keatas.
Centang perenangnya tata kelola pertimahan di Bumi Serumpun Sebalai ini, belum lama ini disorot langsung oleh Kepala Negara, Prabowo Subianto dalam sebuah pidatonya.
“Saya juga mendapat laporan bahwa ada petugas-petugas TNI yang terlibat, dapat laporan ada juga petugas-petugas Polri yang terlibat,” ucap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara langsung di hadapan Panglima TNI dan Kapolri.
Prabowo sebut, pihaknya sudah mempelajari angka-angka yang memaparkan kerugian negara akibat praktek patgulipat dari aktifitas ilegal logging dan ilegal mining.
“Bahwa kita sudah berupaya mengerahkan petugas baik dari TNI dan Polri untuk menertibkan namun masih saja ada pihak-pihak yang terus saja -melakukan praktek ilegal- dan tidak menghormati hukum di Indonesia,” tegas Mantan Pangkostrad era Soeharto tadi.
Tak cuma itu, dalam pidato yang diliputi suasana hening dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih tersebut, Presiden mengungkapkan kegeramannya soal aktifitas penyelundupan barang tambang yang diakuinya sangat merugikan perekonomian Indonesia.
“Soal penyelundupan ini, contoh penyelundupan timah di Bangka Belitung yang sudah berjalan cukup lama dan saya juga mendapat laporan adanya keterlibatan (oknum-red) petugas-petugas TNI dan petugas-petugas Polri serta beberapa instansi yang ikut membackingi. Ini benar-benar saya berharap agar Panglima TNI dan Kapolri menindak aparatnya yang melindungi,” tegas lulusan terbaik Sekolah Perwira pusat pelatihan Maneuver Center of Excellence (MCoE) Fort Benning Georgia Amerika Serikat tahun 1981.(LH)
