•Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Mudah Menghapus Profesi Yang Sudah Ada Ratusan Tahun yang lalu
•Penegakan Hukum Harus dibarengi Tindakan Tanpa Pandang Bulu bagi Pengusaha Kakap
Pangkalpinang atensipublik.com – Beragam penyergapan, penangkapan serta penyitaan timah ilegal oleh Tim Satgas bentukan Presiden Prabowo pada akhirnya terlupa akan satu hal penting, yakni mereka sesungguhnya sudah mematikan sandaran hidup rakyat Bangka Belitung berjudul “profesi penambang”, Sabtu 10 Januari 2026.
Dalam secuil pengalaman yang pernah didapatkan oleh awak media ini, kebanyakan dari petugas adalah merupakan anggota satuan yang ditugaskan dari pusat dengan bekal sejarah yang minim dan sama sekali buta akan sejarah panjang profesi penambang di Bangka Belitung. Dimana seperti diketahui, pendekatan law enforcement tanpa dibarengi pendekatan sosio-antropologis bahkan sama seperti membakar perahu tatkala Perpres No.5 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penataan dan Penertiban Lahan serta Penanganan Tambang Ilegal jadi sandarannya.
“Perlu diketahui bahwa aktivitas penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, dan tentunya sesuai sosio historisnya pasti ada juga penyelundupan, aktifitas ilegal dan sebagainya. Namun perlu digarisbawahi adalah mereka ini -para penambang- kehidupannya sudah melekat pada tanahnya sendiri, atau dengan kata lain tidak mudah untuk menghapus begitu saja profesi yang dijadikan sandaran hidup mereka,” kritik Teguh Aprianto Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret sewaktu dimintakan komentarnya.
Teguh bilang, seperti di Pulau Jawa yang masyarakatnya didominasi oleh kultur agraris, di kawasan pertambangan sudah barang tentu pola masyarakatnya secara perlahan dibentuk oleh tradisi menambang turun temurun. Dan itu tidak mudah untuk serta merta alih profesi.
“Bayangkan saja, di pulau mereka itu penambangan timah di Bangka telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852, juga merupakan sabuk timah dunia yang membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Hingga disebut sebagai bagian dari The Southeast Asia Tin Belt. Dan sekarang seketika saja seolah mau dilarang dus dibatasi dengan dalih law enforcement, tentu situasinya akan rumit dan sudah pasti tidak mudah,” bebernya lagi.
Belum lagi, sambung Teguh, di satu sisi masyarakat penambang kebanyakan sudah melek gadget atau akses ke literasi digital dan tentunya di alam bawah sadar mereka yang tiap saat dijejali tontonan, terkait timpangnya penegakan hukum tebang pilih, jadi api dalam sekam yang beresiko jika pendekatan keamanan yang kaku tetap diteruskan.
‘Kemarin di kabupaten Bangka Tengah, Sarangikan ya kalau tidak salah, secara sporadis mulai terjadi kan “perlawanan” dari masyarakat? Mereka bahkan berani mengepung dan mengusir Tim Satgas. Menurut pendapat saya pribadi, pemicunya adalah masih molornya kasus Cukong Besar Herman Fu berbanding penangkapan ratusan warga penambang biasa. Ini yang saya maksud dengan beresiko tadi,” katanya.
Senada dengan pendapat Teguh, Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya juga menyoroti soal gencarnya petugas melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu dengan matinya roda perekonomian masyarakat penambang di Negeri Serumpun Sebalai.
“Kami patuhi soal kebijakan hukum kami hargai kami dukung kebijakan presiden. Akan tetapi tolong dong perut masyarakat kami dipantau juga. Nah sekarang yang terutama ini bagaimana kedepannya perut masyarakat bisa terisi,” sebutnya di depan Jajaran Gubernur, Kapolda dan para Bupati dalam Rapat Pembahasan Rencana Raperda soal IUPR di Gedung DPRD Babel.
Didit mengaku merasa sedih dan merasa dirinya seolah tidak berguna bagi konstituen yang diwakilinya. “Jujur pak saya sedih. Seakan-akan saya ini gak ada gunanya jadi Ketua DPR, Apa indikasinya? Contoh tadi pagi jam lima pagi (masyarakat -red) datang : Pak tolong pak saya tidak punya beras,” tukasnya dengan raut muka sedih. (LH)
