•Bedul berteriak lantang,” Mereka tidak ingin kita pintar cuma sekedar kita tidak lapar”. Bedegul menjawab,” Iya, bukankah itu pilihan kalian sendiri? Mencucuk opsi makan gratis ketimbang sekolah gratis?”
•Mereka ingin rakyat patuh, bukan cerdas. Karena yang cerdas sulit ditipu ~ Tan Malaka
Pangkalpinang atensipublik.com – Dalam sejarah pemerintahan dunia yang pernah tercatat di dunia, penting diketahui hal tersebut dimulai dari sistem Monarki Absolut di peradaban kuno (Mesir, Babilonia), kemudian berkembang ke Demokrasi dan Republik di Yunani-Roma Klasik, lalu Feodalisme di Abad Pertengahan, hingga lahirlah Sistem Modern (Demokrasi, Republik, Parlementer, Presidensial, Komunis) pasca-Pencerahan dan revolusi, yang terus berevolusi hingga kini dengan berbagai variasi dan tantangan.
Meski begitu, dalam prakteknya banyak fakta yang berserakan yang menggambarkan betapa tidak adilnya sebuah sistem pemerintahan tatkala bertemu dengan arus modal. Artinya kurang lebih sebagai berikut Pemerintahan yang dikuasai oleh kaum pemodal (kapitalis/oligarki), yang lazim disebut sebagai plutokrasi, memiliki sejumlah dampak buruk yang serius bagi masyarakat dan keberlangsungan demokrasi.
Contoh negara yang menganut plutokrasi banyak berderet sebagaimana deretan piring sehabis dicuci di dapur. Yang terkini sebut saja Iran, Venezuela, Ukraina, Rusia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Adopsi sistem oligarki baik secara soft ataupun hard system, menurut hemat penulis sangat patut dijadikan contoh dalam artikel ini adalah negara Amerika Serikat.
Salah satu faktornya adalah, di sekeliling kursi kuasa Donald Trump berjejer ratusan pengusaha senjata, farmasi, migas, bioteknologi, hingga pejabat intelijen setingkat CIA dan NSA. Lalu, apa perlunya mereka mengerumuni kursi emas sang raja?
Jelas berkepentingan lah mas bro, memangnya sewaktu Paman Donald -yang menyebalkan- itu naik tahta tidak membutuhkan biaya yang mahal? Bukankah dalam sistem demokrasi modern lazim diketahui adanya kata transaksional? Dimana frasa Latin “Vox Populi, Vox Dei” telah secara vulgar dirudapaksa oleh begundal-begundal kekuasaan dengan memanipulasi suara terbanyak sebagai pemenang, disihir sedemikian rupa dengan tools uang serangan fajar yang didahului angka survey sebagai pembenaran.
So, Registered Voters rakyat Amerika Serikat- data 2024- sejumlah ±173,85 juta pemilih tentu merasakan benang halus invisible hands para aktor deepstate tadi. Suara rakyat tidak lagi didengar secara utuh, karena pemimpin lebih berorientasi pada pengembalian “modal politik” daripada melayani konstituen.
Jika meminta bukti, mudah saja kamerad. Silahkan saja dilihat apa yang setahun pertama dilakukan oleh Trump administration. Sepanjang tahun 2025 kemarin, negara -katanya liberty- tersebut sibuk untuk melakukan “ekspansi”. Baik secara ekonomi, politik, geopolitik dan penetrasi ideologi.
Bumi manusia di sekitar Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Tengah dan Tenggara jadi saksi betapa rakusnya oligarki. Ketika relasi kuasa yang didapat ditingkahi oleh sodoran dollar dari pundi-pundi kepunyaan petinggi, maka yang terjadi selanjutnya adalah kemerosotan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Apa saja dilakukan demi catatan keuangan yang profit. Bagaimana hal itu dilakukan tidaklah menjadi persoalan lagi bagi mereka. Bukankah mereka selalu menyodorkan sajian Hak Asasi Manusia, demokrasi, supremasi sipil dalam bentuk sebaliknya? Sebagai topeng sakti harus diakui mantra tersebut masih mumpuni dilakukan.
Dalam sebuah jurnal yang disadur dari laman internet, ditemukan kajian yang bilang secara mendasar kebijakan publik tidak lagi ditujukan untuk kepentingan umum, melainkan untuk melayani kepentingan kelompok penguasa modal.
Sementara dampak buruk pemerintahan yang dikuasai kaum pemodal jadi bersusun-susun laksana kue tart yang dipesan di toko roti.
Pertama yang terkena dampak dari pertukaran modal dan kuasa adalah, kebijakan publik justru berpihak pada keuntungan pihak pemodal (Oligarki Kebijakan). Kemudian diimbuhi lagi dengan privatisasi sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sebut saja Rockefeller, Black Rock, Rothschild dan sejenisnya.
Dengan begitu, kekayaan alam dan aset negara secara sah dan dilindungi regulasi cenderung dikuasai oleh segelintir orang, yang mengakibatkan berkurangnya akses rakyat terhadap sumber daya penting. Contoh paling kentara, di Amerika sana cuma segelintir orang superkaya saja yang mampu mengakses rekening di Bank Swiss. Sementara dalam tayangan video yang pernah ditonton -mungkin pembaca juga- rakyat Amerika -terutama di negara bagian Philadelphia, Los Angeles justru menjadi korban dari buasnya wajah kapitalis negeri leluhur bangsa Indian. Mereka sudah bermetamorfosis menjadi zombi, hidup tapi tanpa jiwa. Dirusak narkoba digarami perihnya sulit rezeki.
Belum lagi ketika membahas soal meningkatnya gap antara si superkaya dan si miskin sebagai permasalah kedua. Jurang kesenjangan ekonomi dan sosial yang diciptakan dari perampokan regulasi oleh oligarki di meja Presiden, bukan saja membikin yang superkaya berubah tingkahnya mirip kaisar langit, sebaliknya yang miskin jadi menyesal sepanjang nafas untuk sekedar hidup layak. Mirisnya lagi adalah, perilaku buruk ini justru plek ketiplek dicontoh dengan sempurna tanpa koma dan titik oleh negara satelite yang kerap dijuluki oleh Bank Dunia sebagai negara berkembang. Dalam bahasa pram di novel Tjerita dari Djakarta 1958, setia sampai ke bulu-bulunya.
Kekayaan bersama yang hanya berputar di lingkaran elit kaya, pada akhirannya tentu akan memicu kecemburuan sosial yang berpotensi memicu ketegangan atau konflik sosial. Dengan kata lain, musuh abadi mereka yakni sosialisme malah sedang terbahak seraya menyantap hidangan mewah kaviar di kastilnya.
Puncak gunung es dari problematik sistem kapitalis adalah menjamurnya “sifat” korup para abdi negara. Hal demikian sudah diajari oleh para pentolan VOC di tahun 1800-an yang lalu. Dan dicopy paste dengan perfect oleh ambitenaar negara kita pada masa itu. Proyek Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan menjadi ingatan jelek soal betapa kejinya sifat korup para Bupati dan penguasa era 1800an tadi. Pihak penjajah -diwakili Herman William Deandels- dalam kajian akademis belakangan ini ditemukan catatan biaya pengeluaran yang cukup detil untuk makan minum, upah pekerja.
Tapi faktanya, sejarah dengan buram mencatat, banyak pekerja rakyat jelata yang akhirnya mati bergelimpangan akibat kurus kering kurang makan dan terserang penyakit. Padahal penyebab utamanya adalah, kejinya korupsi yang dilakukan oleh para penerima biaya proyek -Bupati dan sebangsanya- dengan tidak menyalurkan biaya tadi demi kepentingan perutnya sendiri.
Dari contoh-contoh yang disebutkan diatas, wajarlah kiranya jika dalam rezim manapun di dunia ini. Pihak oposisi selalu saja mendapatkan bahan bakar baru untuk melakukan kritik, protes dan sebagainya. Sebab, sebuah sistem yang paling sempurna sekalipun bisa saja dinilai failed jika yang menjalankan adalah orang yang minim kapasitas, kapabilitas, etikabilitas serta hanya mengandalkan elektabilitas.
Akhirul kata, tarik menarik kepentingan dalam sistem demokrasi versus plutokrasi secara perlahan akan mengubah negara menjadi sebuah “perusahaan besar” yang beranggotakan kabinet beserta ornamen kekuasaan. Dan beroperasi demi keuntungan pemegang saham (kaum modal), bukan untuk kesejahteraan seluruh warga negara. Sekian.
Salam.
Pangkalpinang 16 Januari 2026
(LH/berbagai sumber)
