•RG Soroti Soal Narasi Kebesaran Bangsa Seketika Runtuh
•Kemiskinan Ekstrem Yang Kontras Dengan Anggaran Program Andalan Presiden
Pangkalpinang atensipublik.com – Sebuah insiden tragis telah terjadi di tanah air, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Seorang anak SD usia sepuluh tahun meninggal dunia karena memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Hal ini bukan saja mengundang keperihan bagi kalangan luas, namun terpenting adalah seolah memberi tamparan keras atas praktek pengelolaan negara sepanjang Indonesia merdeka, Rabu 4 Januari 2026.
Anak itu bahkan meninggalkan sepucuk surat sederhana, seperti dilansir HeraldID, yang isinya membuat siapa pun tercekat. Ia meminta maaf dan menenangkan ibunya agar tak bersedih, seolah memahami betul beban hidup yang dipikul perempuan yang membesarkannya bersama lima anak lain dalam kondisi serba kekurangan.
Pengamat Politik, Rocky Gerung menilai peristiwa ini bukan sekadar tragedi individual, melainkan alarm keras bagi cara negara mengelola keadilan sosial.
“Semua kebanggaan itu runtuh oleh satu peristiwa kecil dengan akibat kemanusiaan yang sangat besar,” kata Rocky.
Tragedi ini juga dikaitkan dengan melemahnya kemampuan pemerintah daerah. Pemangkasan transfer ke daerah membuat banyak wilayah, terutama yang memiliki pendapatan asli daerah rendah seperti di NTT, kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar warganya.
Sebuah kontradiksi khas dunia postmodernism dimana sebuah proyek nasional andalan Presiden berbasis uang senilai 335 triliun rupiah seolah menjadi tak bermakna menghadapi satu nyawa usia sekolah yang kemudian memilih akhir hidupnya dengan cara bunuh diri. Peristiwa seakan berkata : Perut kami kenyang tapi kami miskin dan tak mampu beli pulpen dan buku.
“Dari isi surat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sang korban justru lebih tinggi pemahaman hidupnya dari para pembantu presiden, bahkan ketika sudah meninggal dunia. Miris dan jadi sebuah pukulan telak bagi dunia sosial, apalagi pendidikan kita. Kemana itu nyasarnya program bantuan pemerintah pusat dan daerah bernilai ratusan triliun selama ini?” kritik Teguh Aprianto Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret. (LH/osource)
