•Januari 2026 Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi. Mencapai 500 Akhir 2029
•Dari 10 Provinsi di Sumatera, Hanya Babel Belum Tersentuh Program SR
Pangkalpinang atensipublik.com – Program Sekolah Rakyat diketahui masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya sebagai implementasi Asta Cita keempat, yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, Jumat 6 Februari 2026.
Tak cuma itu, dilansir dari sumber terbuka, sekolah Rakyat (SR) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan. Yaitu, dengan menyediakan pendidikan gratis berkualitas, dan terintegrasi dari jenjang SD hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1-2 berdasarkan hitungan statistik BPS).
“(Proyeksi) sebesar Rp20 triliun untuk pembangunan 200 lokasi baru dan Rp4,9 triliun untuk operasional. untuk Fokus Program adalah, berupa sekolah asrama gratis (boarding school) bagi siswa kurang mampu dengan fasilitas makan, seragam, dan kebutuhan sekolah. Sementara target yang akan dicapai sebanyak 200 sekolah pada 2026, hal ini meningkat dari 159-166 sekolah yang beroperasi pada 2025 yang lalu,” demikian kutipan yang dilansir akun Kemenkeu RI.
Sementara itu, di Provinsi Kep Bangka Belitung pada umumnya serta kotamadya Pangkalpinang pada khususnya, program Asta Cita Presiden terkait Implementasi penguatan pendidikan, sayangnya belum menyentuh penduduk miskin di Provinsi Kep Bangka Belitung -berdasarkan data BPS September 2025- sebanyak 74,65 ribu orang. Yang dipastikan, mereka akan sangat terbantu dengan masuknya Program Asta Cita Presiden ke negeri Serumpun Sebalai.
“Kalau dari kami -Dinas Pendidikan Pemkot Pangkalpinang memang bertugas sebagai penyelia saja. Dalam artian lain, menyediakan wilayah mana saja, areanya dimana sementara untuk anggaran serta teknisnya berada di Dinas Sosial, silahkan langsung hubungi kesana ya,” terang Kadiknas Pemkot Pangkalpinang, Erwandy pada Jumat siang lewat sambungan telepon whatsapp.
Media atensipublik pun sekejap langsung menyorongkan konfirmasi ke pihak Dinas Sosial Pemkot Pangkalpinang, yang mengakui memang Program Sekolah Rakyat belum lagi mendarat di Ibukota penghasil timah dunia. “Terkait SR untuk kota Pangkalpinang BELUM masuk pembangunan di tahun 2026 ini. Saat ini masih dalam proses verifikasi lahan di kemetrian PUPR,” tulis Kadinsos Pemkot Pangkalpinang, Khataman Barka pada Jumat sore jam 17:04 wib.
Dengan begitu, Program yang dioperasikan Kemensos dengan kolaborasi lintas kementerian dan daerah ini, diprediksi sampai akhir tahun masih jadi delusi bagi 74,65 ribu warga miskin Bangka Belitung serta 33,31 ribu warga miskin kotamadya Pangkalpinang.
“Hasil kunjungan Walikota Pangkalpinang di awal bulan ini jika dikomparasi dengan fakta bahwa hanya Ibukota penghasil timah dunia saja di Pulau Sumatera yang belum ada Sekolah Rakyat malah terlihat jadi kontradiktif,” kata Taufiqqurahman Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi UI sewaktu dimintakan pendapatnya terkait hal ini.
Alhasil, sambung Taufiqq, oleh-oleh dari kunker ke Jakarta berupa pengembangan bidang digital, optimalisasi atau percepatan layanan super aplikasi pangkalpinang smart saat ini bisa disebut kontras. “Mengingat, justru penguatan sumber daya manusia yang gratis disediakan oleh Presiden mungkin belum maksimal diperjuangkan. Sebab faktanya, secanggih apapun aplikasi jika SDM-nya minus kan jadi tidak berfungsi. Seharusnya pihak Pemprov dan Pemkot sepakat untuk bersinergi memanfaatkan Program SR ini, agar bisa setidaknya meng-upgrade angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun yang tadinya sebesar 92,90 persen, dan usia 16-18 dari 76,03 % ke angka 80% dan 95 %,” urai dia menutup komentarnya. (LH).
