•Hasil Sidang Isbat di Hotel Borobudur Selasa 17 Februari 2026
•Perbedaan Dimulainya awal ramadhan terjadi karena beda metodologi
Pangkalpinang atensipublik.com — Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada hasil Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadan 1447 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 17 Februari 2026.
“Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers usai Sidang Isbat.
Sementara itu, berdasarkan data hisab, tinggi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada rentang -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, elongasi Bulan–Matahari tercatat antara 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).
Menurut Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, data tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan rukyat yang ditetapkan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yakni tinggi minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.
“Di seluruh wilayah NKRI, posisi hilal tidak memenuhi kriteria imkan rukyat MABIMS. Oleh karena itu, hilal menjelang awal Ramadan 1447 H pada hari rukyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat dirukyat, karena posisinya masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam,” jelasnya dikutip akun Kemenag RI.
Ia menambahkan bahwa Indonesia menggunakan kriteria MABIMS dalam penentuan awal bulan kamariah. Sementara itu, ada wilayah di dunia yang memiliki elongasi lebih besar, seperti Amerika, namun negara tersebut tidak menggunakan kriteria MABIMS dalam penetapan awal bulan.
Ormas Muhammadiyah sendiri telah menetapkan bahwa bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah dimulai pada Rabu 18 Februari 2026. Berdasarkan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Perbedaan kedua Ormas besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama lebih disebabkan pada pendekatan metodologis yang berbeda.
Nahdatul Ulama memakai metode hisab dan rukyat plus keterangan resmi pemerintah via sidang isbat. Sementara Muhammadiyah memakai metode hisab murni dengan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).(*)
sumber : Kemenag RI
