Pangkalpinang atensipublik.com – Silang sengkarut tata kelola pertimahan di Provinsi Kep Bangka Belitung cukup membuat dahi para pejabat teras kian pusing tujuh keliling. Selain menimbulkan kerusakan ekologis yang mampu merubah bentuk bentang alam di negeri Serumpun Sebalai, negara pun turut dirugikan konon hingga ratusan trilyun rupiah, Selasa 30 September 2025.
“Perintah bapak Presiden namanya penyelundupan harus dihapuskan di negeri ini, yang kedua adalah timah untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur Babel Hidayat Arsani dalam video durasi 1:30 detik diunggah akun resmi Gubernur.
Link video : Wawancara Gubernur Hidayat Arsani
Sebelumnya diketahui, ada dua pejabat teras yang hari ini mendatangi Bumi Serumpun Sebalai, masing-masing adalah, Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah serta Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis.
“Kedua pejabat teras yang hadir sore ini membawa angin teduh, sementara para pendemo yang akan demo tanggal 6 nanti tidak usah biar bapak Gubernur yang hadapi ini karena timah untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur Hidayat Arsani.
Dalam momen penting tadi Gubernur Hidayat juga ikut menyampaikan langsung di hadapan Jampidsus, bahwa banyak peraturan yang tumpang tindih satu sama lain, diantaranya di ESDM.
“Ya kami minta selama ini perizinan kami banyak tersendat, diantaranya di ESDM. Kita punya WPR, 8000 dan 16 000 hektare dan akan kita buka dengan WPR,” terang Gubernur Hidayat Arsani.
Tak hanya itu, poin rendahnya harga beli timah dari penambang lokal pun turut disingggung oleh Gubernur seraya berjanji akan diperbaiki sesuai dengan koridor perbaikan tata kelola pertimahan.
“Jadi kita minta pada PT Timah Tbk agar harga beli pasir timah pada para penambang diperbaiki hingga masyarakat makmur, negeri makmur. Percayalah saya sebagai Gubernur akan memperjuangkan hal ini,” pungkas Hidayat Arsani.(LH)
