Pangkalpinang atensipublik.com – Dalam situs pemkot Pangkalpinang disebutkan rencana Pemkot Pangkalpinang menargetkan pelantikan PPPK paruh waktu pada November 2025. Meski molor sebulan, akhirnya per hari ini hajat hidup dua ribu lebih pegawai Non ASN resmi dilantik di Stadion Depati Amir, Jumat 12 Desember 2025.
“Alhamdulillah senang lah dilantik, nih teman-teman yang lain juga ikut senang pak,” ucap Fika tenaga PPPK di Dinas Pangan Pertanian Pemkot Pangkalpinang.
Perlu diketahui, berdasarkan penelusuran konten-konten oleh awak redaksi di social media, ditemukan pernyataan dari Ketua DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.
Dalam narasinya di depan para tenaga PPPK di ruang kerjanya, Didit mengatakan bahwa menyiasati problematika membludaknya tenaga paruh waktu PPPK di Provinsi ini, pihaknya menetapkan gaji para PPPK tadi di kolom belanja pegawai bukan belanja barang dan jasa.
“Kalau belanja barang dan jasa harus ada NIK nya makanya kita taruh disitu. Tapi ingat, namanya tenaga paruh waktu tetap saja kerjanya full bukan separuh,” urai Politisi Partai PDIP tersebut.
Jadi, sambungnya lagi, perbedaan tenaga paruh waktu PPPK dengan ASN cuma terkait hak mendapatkan TPP semata. Kewajiban dan tanggung jawab kerjanya dinilai harus sesuai dengan fungsi yang diemban tenaga PPPK itu sendiri.
“Sekali lagi kami ingatkan untuk tenaga paruh waktu tolong dinikmati saja, disyukuri kan pacak bgawe. Yang penting kalian semua sudahbdiakomodir oleh pemda dan pemkot dan tidak memakai jasa pihak ketiga (outsourcing). Nah, soal TPP kan kita sama-sama tahu kondisi APBD kita tidak sedang baik-baik saja.” pesan Didit.
Sebagai tambahan, Hak PPPK Paruh Waktu dilansir dari halaman internet, ialah mencakup upah, tunjangan (hari raya, kinerja, transportasi, jabatan, pangan), dan jaminan sosial (BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan), disesuaikan dengan jam kerja dan beban tugas, serta berhak atas gaji ke-13.
Sementara untuk jumlah PPPK di seluruh Indonesia tercatat sekitar 1,55 juta per 1 Juli 2025. Jumlah Total ASN berada di angka lebih dari 5,6 juta pada akhir tahun 2025. (LH)
