•Mitigasi bencana adalah hal krusial dalam menghadapi krisis energi global
Pangkalpinang atensipublik.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang lalu perihal merinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun, Kamis 26 Maret 2026.
Beleid itu menetapkan penyesuaian pencadangan transfer ke daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 sebagaimana arahan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, seperti dikutip ANTARA, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.
Perlu diketahui, DAK tahun 2026 di Provinsi Babel disebutkan sebesar Rp207,75 miliar, menurun dari Rp235,58 miliar pada tahun sebelumnya. DAK fisik bahkan tidak lagi dianggarkan, sedangkan DAK nonfisik naik tipis menjadi Rp207,75 miliar dari Rp206,86 miliar.
Krisis global yang dimaksud di artikel ini adalah, perang simultan antara kubu Pax Americana berisikan Amerika Serikat dan negara zionis Israel versus Negara Kuat Persia alias Iran.
Dalam berbagai informasi yang berhasil disusun oleh redaksi, dikatakan bahwa akibat perang selama ± tiga minggu ini pihak zionis dan paman sam telah babak belur. Kerugian infrastruktur militer keduanya mengalami kerugian senilai 13,5 milyar dollar Amerika.
Ekses perang teluk modern ini juga merembet ke hampir ke seluruh pelosok bumi manusia. Dua hal krusial yang saat ini mengintai umat manusia, yakni krisis pangan dan energi.
Di dalam negeri, hampir seluruh rakyat Indonesia saat ini sedang harap-harap cemas. Penyebabnya adalah, soal akurasi pemerintah dalam menetapkan skala prioritas bencana. Dalam contoh aktual, penanganan bencana sumatera misalnya.
Narasi antara pemerintah pusat dengan telik sandi milik netizen Indonesia kadang jumpalitan tidak terkira. Di pihak pemerintah memposting keberhasilan penanganan bencana, sementara investigasi warganet menemukan fakta sebaliknya.
Dalam soal krisis energi, kondisi yang terasa mengancam diatas kepala tiap warga negara, selalu saja dianggap hal yang mudah serta tidak krusial. Padahal sudah tiga negeri jiran di sekitar kita (Singapore-Thailand-Filipina) secara bersamaan sudah mengencangkan ikat pinggang negara mereka.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr telah secara resmi menetapkan negara dalam kondisi darurat energi. Hal tersebut kemudian disikapi oleh sebagian rakyat Filipina dengan berjalan kaki menuju tempat kerjanya.
Pada scope yang lebih mungil lagi, di Ibukota penghasil timah dunia -Pangkalpinang. Secara sporadis telah terjadi panic buying akibat warga keliru dalam mengunyah informasi. Antrian mengular di tiap SPBU sontak saja terjadi. Dan bukan tidak mungkin segera menjalar pada bidang pangan, misal ludesnya sembilan bahan pokok diborong oleh kepanikan warga.
Meski begitu, mitigasi bencana baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah, dalam catatan redaksi baru berkutat pada dua hal saja. Dengan menerapkan skema Work From Home atau WFH –selanjutnya dikreasikan juga dengan WFA atau Work From Anywhere, dan pembatasan pengisian bahan bakar seperti dilakukan oleh Pemkab Bengkayang Kalimantan Barat.
Langkah konkret yang diidam-idamkan oleh rakyat, nampaknya belum terbit jua dari ufuk kebijakan mitigasi krisis energi global di level nasional. Yang terbaru adalah ajakan menghemat pemakaian gas elpiji dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Kalau masakan sudah masak jangan kompornya boros,” cetusnya dikutip dari media mainstream dalam konferensi pers di colomadu.
Sementara itu, eskalasi perang di selat Hormuz sebagai episentrum bergejolaknya suhu di kawasan Timur Tengah, belum ada tanda-tanda akan reda. Kondisi ini terjadi setelah biang kerok kegaduhan –Presiden USA Donald Trump justru memberikan restu bagi militer Amerika untuk mempersiapkan serangan darat.
Jika postulat ini valid, yakni pendaratan pasukan Amerika Serikat ke wilayah Iran –konsentrasi disebutkan di Kharg island sebagai basis utama 90% ekspor minyak Iran. Maka tentu saja imbasnya krisis ekonomi juga finansial global akan segera melanda hampir ke seluruh penjuru dunia. Sebab sebagaimana diketahui, jika selat Hormuz tetap dibatasi, maka sama saja dengan memotong nadi pelayaran bagi 20% pasokan energi global.
Negeri jiran sudah bergegas melakukan mitigasi krisis energi global, sementara di dalam negeri kita masih berkutat pada masalah perilaku penggunaan energi semata dan sekedar melakukan penghematan dana TKD, yang justru berimbas pada infrastruktur kesehatan dan pendidikan di penjuru provinsi. Semoga saja wacana konversi kendaraan bermotor ke kendaraan listrik bukan cuma jargon lips service semata dari pemangku kekuasaan. (LH).
