Kolom Opini
Pangkalpinang – Untuk mendapatkan layanan publik yang berkualitas adalah sesuatu hak mutlak masyarakat sebagai pengguna layanan publik, hak tersebut telah diatur sebagaimana amanah dari UU No. 25 tahun 2009 UU pelayanan publik. Namun perlu diingat bukan hanya hak saja, kewajibanpun telah diatur, baik itu hak dan kewajiban masyarakat selaku pengguna layanan publik maupun hak dan kewajiban penyelenggara atau penyedia pelayanan publik. Tentunya baik itu pengguna layanan maupun penyelenggara atau penyedia layanan telah dipasang rambu-rambu oleh Undang-Undang agar diantaranya tidak dirugikan dalam mendapatkan layanan ataupun dalam memberikan layanan. Apalagi tindakan yang sudah sampai ke tindakan dugaan pidana atau tindakan perbuatan melawan hukum. Sepanjang keduanya baik pengguna maupun penyelenggara atau penyedia berpedoman pada rambu-rambu tersebut maka kegiatan layanan publik akan berjalan baik dan berkualitas.
Kegiatan layanan publik sebagaimana rambu-rambu tersebut tentunya telah diatur pula adanya pengawasan pelayanan publik sebagaimana ketentuan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu pengawasan internal yang meripakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik itu sendiri, yang dilakukan oleh atasan langsung melalui evaluasi kinerja berdasarkan aturan terkait, ataupun pengawas fungsional atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, atau BPKP.
Kemudian ada pengawasan eksternal yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar lembaga penyelenggara, yaitu oleh masyarakat yang melalui peran serta, laporan, atau pengaduan masyarakat atas standar pelayanan, yang bisa dilakukan melalui pengaduan ke Ombudsman, ke DPR/DPRD, atau pengaduan ke internal maupun melalui kanal-kanal yang sudah disediakan seperti SP4N-LAPOR!, ataupun kanal-kanal pengaduan resmi lainnya. Pengawsan oleh Lembaga Negara Pengawas, seperti Ombudsman Republik Indonesia atau melalui Ombudsman Perwakilan di daerah yang mengawasi maladministrasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat yaitu DPR RI, DPD RI, atau DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Warga negara secara perorangan tidak memiliki legalitas untuk melakukan sidak (Inspeksi Mendadak) ke instansi pelayanan publik. Secara hukum tindakan sidak resmi yang sifatnya memaksa masuk, memeriksa dokumen internal, atau memasuki area terbatas instansi pemerintah merupakan kewenangan eksklusif lembaga pengawas formal. Lembaga yang memiliki legalitas mutlak untuk melakukan sidak tanpa pemberitahuan adalah Ombudsman Republik Indonesia (berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI) serta pengawas internal instansi terkait (seperti Inspektorat).
Meskipun tidak boleh melakukan sidak, masyarakat tetap memiliki hak pengawasan yang dijamin oleh hukum.
Ada batasan dan cara legal bagi warga masyaraat untuk mengawasi pelayanan publik dengan batasan yang boleh dilakukan warga sebagai pengguna layanan adalah datang ke ruang publik, artinya warga boleh datang ke area pelayanan umum seperti ruang tunggu, loket pada jam operasional untuk melihat langsung bagaimana kualitas pelayanan ditempat pemberi layanan tersebut. Mendokumentasikan secara terbatas artinya warga dapat memotret atau merekam alur pelayanan publik yang dinilai menyimpang di ruang terbuka, selama tidak melanggar ketentuan privasi data pribadi pegawai, rahasia negara, atau mengganggu ketertiban umum.
Warga masyarakat atau pengguna layanan dilarang melakukan tindakan jika tanpa wewenang atau tidak memiliki legalitas, seperti tindakan memaksa masuk ke ruang kerja atau privat misalnya memasuki ruang staf, ruang kepala kantor, atau area yang hanya untuk petugas secara sepihak yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum yautu memasuki pekarangan orang lain tanpa izin/pasal menerobos fasilitas negara. Kemudian tidak melakukan penggeledahan dokumen seperti memaksa memeriksa berkas fisik, komputer, atau dokumen internal instansi publik tersebut, serta tidak melakukan introgasi petugas seperti melakukan intimidasi atau memposisikan diri layaknya aparat penegak hukum atau lembaga pengawas resmi.
Dalam melakukan pengawasan pelayanan publik warga masyarakat atau pengguna layanan disediakan saluran pengawasan secara legal, misalnya Jika warga menemukan adanya maladministrasi seperti pungutan liar, penundaan berlarut, atau petugas yang tidak ramah maupun bentuk maladministrasi yang lainnya maka cara terbaik dan berkekuatan hukum adalah dengan melaporkannya melalui SP4N-LAPOR! yaitu layanan aspirasi dan pengaduan daring resmi nasional yang disediakan di Lapor.go.id. Ada lembaga negara Ombudsman RI atau melalui Ombudsman Perwakilan di daerah, yaitu tempat melaporkan langsung dugaan pelanggaran pelayanan publik agar tim Ombudsman yang memiliki legalitas resmi dapat turun melakukan investigasi atau pemeriksaan lapangan.
Jika pengaduan tidak ditanggapi, warga dapat menyerahkan laporan ke Ombudsman RI atau melalui perwakilan Ombudsman di daerah yang memiliki kewenangan sah secara hukum untuk melakukan investigasi dan sidak mendadak tanpa pemberitahuan. Kemudian bisa juga melalui Unit Pengaduan Internal dengan memanfaatkan kotak saran atau desk pengaduan resmi yang wajib disediakan oleh instansi tersebut sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Perlu diketahui warga negara secara individu atau kelompok tidak memiliki hak hukum untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) sepihak ke instansi pelayanan publik karena kewenangan sidak secara legal eksklusif dimiliki oleh lembaga pengawas resmi, seperti Ombudsman RI atau melalui perwakiannya di daerah sebagaimana dasar hukum yang diatur didalam UU No. 37 Tahun 2008 tenan Ombudsman, atau aparat pengawas internal pemerintah.
Jika warga melakukan sidak secara mandiri tanpa legalitas misalnya tanpa memiliki surat tugas resmi, izin, atau dasar hukum dan tindakan tersebut mengganggu jalannya birokrasi, mengintimidasi petugas, atau merusak fasilitas, warga tersebut justru dapat dijerat sanksi hukum pidana dan perdata.
Untuk sanksi Pidana (KUHP) tergantung pada bagaimana aksi sidak sepihak tersebut dijalankan di lapangan, pelaku dapat dijerat pasal-pasal tersebut didalam KUHP seperti memasuki tempat secara ilegal atau tanpa Izin. Jika warga merangsek masuk ke area kerja, ruangan privat pejabat, atau area terbatasi instansi publik tanpa izin, maka tindakan tersebut sebagaimana tindak pidana dalam Pasal tentang memaksa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara melawan hukum.
Kemudian perbuatan tidak menyenangkan dan pemaksaan yaitu apabila selama sidak warga atau pengguna layanan memaksa petugas menghentikan kerja atau menuruti kemauan mereka dengan ancaman atau tekanan psikologis, maka tindakan oknum pelaku tersebut sebagaimana tindak pidana yang didalam pasal-pasal KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika dikualifikasikan sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keonaran jika aksi tersebut memicu keributan, membuat gaduh di tempat pelayanan umum, atau menghalangi masyarakat lain yang sedang mengurus administrasi, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana dalam pasal KUHP terkait menimbulkan gangguan kepentingan umum atau keonaran. Ataupun jika tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan maka jika proses sidak tersebut disertai dengan makian, teriakan yang merendahkan martabat petugas publik, atau langsung direkam lalu diunggah ke media sosial dengan narasi tuduhan yang belum terbukti, tindakan tersebut sebagaimana tindak pidana atas dugaan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur oleh pasal-pasal KUHP atau UU ITE terkait penyebaran konten bermuatan penghinaan.
Sedangkan tindakan sidak ilegal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan perusakan barang publik misalnya dalam aksi tersebut merusak loket, menggebrak meja hingga rusak, atau mengacak-acak dokumen atau arsip negara maka tindakan tersebut sebagaimana dalam pasal-pasal KUHP terkait perusakan barang milik orang atau instansi. Selain pidana tindakan sidak ilegal tersebut dapat juga dikenai sanksi perdata seperti dengan gugatan ganti rugi atau perbuatan melawan hukum baik secara materiil maupun immateriil jika tindakan tersebut terbukti merusak reputasi instansi atau menyebabkan kerugian operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal KUHPerdata.
Semoga kegiatan pelayanan publik baik di semua instansi/lembaga di Bangka Belitung, di semua Kabupaten di Bangka Belitung dan di Kota Pangkalpinang berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada. (**)
Oleh : (Jumli Jamaluddin selaku Pemerhati Kebijakan Publik Banga Belitung / Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel) / Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung tahun 2013-2018)
