atensi publik.com, Lampung Barat — Pihak keluarga korban dugaan perundungan yang terjadi di Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, secara tegas meminta seluruh lapisan masyarakat dan pengguna media digital untuk menghentikan peredaran serta menghapus seluruh dokumentasi visual yang memperlihatkan fisik maupun identitas korban.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh perwakilan keluarga korban, Pakde Pur—yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat—dalam ruang mediasi yang diselenggarakan di Balai Pekon Batu Kebayan, Senin (9/11/2026). Dalam forum tersebut, pihak keluarga menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah pemulihan psikologis anak serta jaminan atas ruang aman tumbuh kembang korban pasca-insiden trauma.
Dampak psikis akibat tindak perundungan yang tereskalasi oleh eksploitasi digital menjadi perhatian serius pihak keluarga. Eksistensi rekam jejak digital dikhawatirkan memicu stigmatisasi berkelanjutan dan merenggut hak dasar anak atas rasa aman serta privasi.
“Kami berharap kondisi psikologis anak bisa dipulihkan secara intensif. Kami mendorong adanya intervensi dan pendampingan konkret dari dinas serta instansi teknis terkait agar korban mendapatkan hak perlindungan, pendampingan rehabilitatif, dan pengawasan sebagaimana mestinya,” ujar Pakde Pur mewakili institusi keluarga.
Pihak keluarga menilai integrasi bantuan profesional dari pemangku kebijakan perlindungan anak sangat krusial untuk meminimalisasi potensi *post-traumatic stress* agar korban dapat kembali menjalani aktivitas sosial dan edukatif secara wajar.
Melalui siaran pers ini, keluarga menggarisbawahi instruksi penarikan (*takedown*) seluruh konten video yang memuat korban dari seluruh jaringan transmisi informasi, baik media sosial, aplikasi pesan singkat (*WhatsApp Group*), maupun platform jejaring media digital lainnya.
“Kami mengimbau secara rasional dan kolektif mulai hari ini, Senin (9/11/2026), seluruh dokumentasi visual korban dihapus tanpa terkecuali. Tidak boleh ada lagi upaya penyimpanan, pengunggahan ulang, maupun redistribusi konten tersebut. Korban memiliki entitas masa depan yang wajib kita lindungi bersama dari bahaya secondary victimization,” tegasnya.
Tindakan penyebaran video perundungan yang melibatkan anak di bawah umur merupakan pelanggaran hukum berat. Pihak keluarga dan penegak hukum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, antara lain:
*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
*Pasal 9 ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
*Pasal 64 ayat (3): Negara, Pemerintah, dan masyarakat wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana, termasuk perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari stigmatisasi.
*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024:
*Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1): Larangan keras mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau merendahkan harkat martabat anak.
*Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48: Larangan melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, transmisi, perusakan, atau penghilangan Informasi Elektronik milik orang lain secara melawan hukum.
*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Terkait larangan penyebaran rekaman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kekerasan non-fisik atau eksploitasi psikis.
Pihak keluarga menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah dan upaya hukum komprehensif terhadap pihak-pihak yang masih secara sengaja menyebarluaskan atau memanfaatkan dokumen visual tersebut di kemudian hari. Langkah hukum ini dipandang perlu sebagai bentuk koreksi dan penegakan batas etika serta moralitas publik dalam melindungi subjek anak di bawah umur.
Red.(Yud).
