Plafon Tambal Sulam, Revitalisasi SMPN 1 Way Tenong Rp1,43 Miliar Dipertanyakan

  • Bagikan

atensipublik.com – Lampung Barat, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMP Negeri 1 Way Tenong, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, dengan nilai anggaran mencapai Rp1.437.754.000, mulai menuai sorotan. Hasil pantauan lapangan pada Selasa (17/11/2026) menemukan sejumlah pekerjaan fisik yang perlu diuji kesesuaiannya dengan perencanaan teknis dan penggunaan anggaran.

Sorotan utama tertuju pada pekerjaan plafon bangunan sekolah yang berdasarkan pengamatan visual di lapangan tampak hanya dilakukan secara tambal sulam atau perbaikan parsial, bukan penggantian secara menyeluruh.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah volume pekerjaan yang direalisasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi bangunan, spesifikasi teknis, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun?

Plafon Tambal Sulam, Sejauh Mana Kesesuaian Pekerjaannya?

Perbaikan plafon secara parsial memang tidak serta-merta merupakan pelanggaran. Namun, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi bangunan dan dokumen perencanaan bagian plafon seharusnya direhabilitasi atau diganti secara menyeluruh, realisasi pekerjaan yang hanya berupa tambalan pada sejumlah titik patut dipertanyakan.

Dalam pekerjaan rehabilitasi bangunan pendidikan, kualitas hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan teknis, fungsi, keamanan, dan kesesuaian dengan volume serta spesifikasi yang telah direncanakan.

Karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap beberapa komponen penting, antara lain:

– Luas dan volume plafon yang tercantum dalam RAB.
– Kondisi plafon sebelum pekerjaan dilaksanakan.
– Jenis, kualitas, dan jumlah material yang dianggarkan.
– Volume plafon yang benar-benar diganti dan yang hanya diperbaiki.
– Kesesuaian realisasi pekerjaan dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.

Jika anggaran penggantian plafon secara keseluruhan ternyata dibayarkan, sementara pelaksanaan di lapangan hanya berupa perbaikan sebagian, maka persoalan tersebut bukan lagi sekadar perbedaan metode pengerjaan, melainkan perlu diuji sebagai dugaan ketidaksesuaian realisasi fisik dengan pertanggungjawaban anggaran.

Kusen Kayu dan Pekerjaan Atap Juga Perlu Diperiksa

Selain plafon, tim juga mencermati penggunaan kusen berbahan kayu serta komponen konstruksi atap yang berdasarkan pengamatan belum sepenuhnya menggunakan baja ringan.

Penggunaan material tersebut tidak otomatis melanggar ketentuan. Namun, jenis, mutu, volume, dan spesifikasinya harus dapat dibuktikan sesuai dokumen perencanaan dan kebutuhan teknis bangunan.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah material yang terpasang benar-benar sesuai dengan material yang dianggarkan, termasuk kualitas dan kuantitasnya.

Persoalan berikutnya menyangkut keberadaan material bekas pembongkaran bangunan lama yang tidak terlihat di area pekerjaan saat dilakukan pemantauan.

Material seperti kayu, kusen, rangka, maupun komponen bangunan lainnya perlu diidentifikasi berdasarkan kondisi dan potensi pemanfaatannya. Material yang masih dapat digunakan kembali atau didaur ulang tidak semestinya diperlakukan tanpa pencatatan dan pertanggungjawaban.

Hal ini berkaitan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung.

Pasal 15 mengatur identifikasi material bongkaran yang dapat digunakan kembali maupun didaur ulang. Pasal 21 mengatur pengamanan material bongkaran, sedangkan Pasal 52 mengatur pengelolaan material hasil pembongkaran.

Bahkan, Pasal 66 ayat (3) mengatur bahwa dalam pembongkaran Bangunan Gedung Rumah Negara dan Bangunan Gedung Negara, realisasi biaya pembongkaran harus memperhitungkan nilai lebih atau nilai residu bangunan yang dibongkar.

Dengan demikian, keberadaan, pemanfaatan, maupun pengeluaran material bongkaran perlu memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalannya, apakah material hasil pembongkaran di SMPN 1 Way Tenong telah diinventarisasi? Apakah ada berita acara, dokumentasi, pencatatan nilai sisa, serta keterangan mengenai pemanfaatan atau penghapusannya?

Pertanyaan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.

Transparansi Anggaran dan Hak Publik Mendapatkan Penjelasan

Dengan nilai program mencapai Rp1,43 miliar, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik yang nyata.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan penting dalam mendorong transparansi penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan dana publik.

Tim telah berupaya mendatangi pihak SMPN 1 Way Tenong untuk memperoleh penjelasan langsung. Namun, hingga pemantauan dilakukan, tim belum mendapatkan klarifikasi substantif dari kepala sekolah mengenai temuan pekerjaan plafon, spesifikasi material, maupun pengelolaan material bongkaran.

Sikap belum terbukanya informasi tersebut semakin memperkuat urgensi klarifikasi agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Perlu Pemeriksaan Teknis dan Audit Pertanggungjawaban

Persoalan revitalisasi SMPN 1 Way Tenong tidak cukup dijawab hanya dengan menunjukkan besarnya pagu anggaran atau papan informasi kegiatan.

Yang lebih penting adalah membuktikan kesesuaian antara anggaran, spesifikasi, volume pekerjaan, kualitas material, dan hasil akhir pembangunan.

Karena itu, diperlukan pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang serta evaluasi administrasi dan keuangan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Kepala sekolah selaku pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, panitia P2SP, dinas pendidikan, serta pihak terkait lainnya perlu memberikan penjelasan mengenai seluruh temuan tersebut.

Publik tidak sedang menuntut kemewahan bangunan sekolah. Publik hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar diwujudkan menjadi fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas.

Hingga berita ini diterbitkan, Kanalvisual.id tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi dari Kepala SMPN 1 Way Tenong, panitia P2SP, Dinas Pendidikan, maupun pihak terkait lainnya demi memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

Red.(Yd).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *