atensipublik.com, Lampung Utara — Tindakan kekerasan fisik dan perundungan berat yang menimpa seorang santriwati di bawah umur berinisial YDU (15) di lingkungan pondok pesantren wilayah Kabupaten Lampung Utara menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Alih-alih menunjukkan kepedulian moral dan langkah taktis institusional, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Lampung Utara, H. Aprizandi, S.Fil.I., M.Kom.I, justru memilih sikap bungkam total alias tutup mata dan telinga menghadapi desakan publik.
Sikap apatis birokrat pimpinan instansi vertikal keagamaan tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab yang mencederai keadilan bagi korban asal Lampung Barat.
Berdasarkan fakta di lapangan, keluarga korban yang didampingi langsung oleh Sugeng Purnomo selaku Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat telah menyerahkan Surat Somasi dan Peringatan Keras secara langsung kepada pihak terlapor berinisial IST alias Isomah di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Terpadu Futuhiyyah 1. Upaya tersebut merupakan langkah persuasif awal untuk menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum atas tindakan penganiayaan yang dialami korban.
Meskipun salinan somasi dan laporan awal telah ditembuskan serta dikomunikasikan secara resmi kepada jajaran Kemenag Lampung Utara, pihak instansi kepemimpinan H. Aprizandi, S.Fil.I., M.Kom.I tidak memberikan respons maupun langkah korektif yang memadai. Kemenag Lampung Utara tercatat hanya mengirimkan dokumentasi foto kunjungan formal ke pondok tanpa adanya pernyataan sikap atau kejelasan tindakan administratif terhadap oknum pengajar yang diduga melakukan kekerasan.
Menyikapi kebuntuan tersebut, tim gabungan DPP AJP SB yang dipimpin oleh Adung selaku Ketua DPD AJP SB Provinsi Lampung, bersama Ketua DPC AJP SB Kabupaten Way Kanan, mendampingi secara penuh pihak keluarga korban melangkah ke ranah hukum *pro-justitia*. Secara resmi, laporan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur telah didaftarkan dan diterima oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lampung Utara.
Upaya konfirmasi berulang yang dilayangkan oleh pimpinan media dan organisasi pers melalui pesan WhatsApp kepada Kakan Kemenag Lampung Utara menunjukkan hasil nihil. Berikut adalah rekam jejak pesan konfirmasi yang dikirimkan namun dibiarkan tanpa balasan (read and ignore):
* `[11/11, 11.56]` AJP.pakdePUR72🇲🇨:“Jadi Apa Langkah dari Kemenag berkait dengan hal ini apa cuma Nanti akan di Tindak Lanjuti”
* `[11/11, 12.21]` AJP.pakdePUR72🇲🇨:** *“Mohon Statmen nya untuk diketahui Publik apa Langkah lanjutan dari Kemenag 🙏”
* `[11/11, 18.43]` AJP.pakdePUR72🇲🇨:“Jadi tanggapan bapak selaku Kemenag yang membawahi pondok tersebut bagaimana”
Sikap bungkam H. Aprizandi, S.Fil.I., M.Kom.I ini dikritik tajam sebagai indikasi lemahnya komitmen pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan di bawah naungannya.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab penuh dan tidak dapat lepas tangan terhadap segala bentuk pelanggaran, kekerasan, maupun perundungan yang terjadi di dalam lingkungan satuan pendidikan pesantren. Tanggung jawab tersebut meliputi:
1.Penerapan Sistem Pencegahan (Child Safeguarding): Kemenag diwajibkan mengawal implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak serta Keputusan Dirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 tentang panduan perlindungan santri (*Himayatu Thalabah*), termasuk kewajiban sterilisasi lingkungan dari hukuman fisik (*corporal punishment*).
2.Penyediaan Kanal Pengaduan Aman: Kemenag memfasilitasi pengawasan melalui Aplikasi Manajemen Aduan Antikekerasan (AMAN) serta layanan aduan respons cepat. Ketika kanal tersebut gagal merespon kasus nyata di daerah, maka jajaran pimpinan daerah dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasannya.
3.Penjatuhan Sanksi Administratif Tegas: Sesuai tingkat kelalaian institusi, Kemenag memiliki wewenang mutlak mulai dari memberikan teguran tertulis, membekukan izin penerimaan santri baru, hingga melakukan pencabutan izin operasional pesantren secara permanen apabila terjadi pembiaran kasus kekerasan.
4.Pendampingan Korban dan Sinergi Hukum: Kemenag wajib memfasilitasi pemulihan psikologis korban serta mendukung penuh penegakan hukum pidana yang berjalan di kepolisian tanpa melindungi oknum pelaku.
Menyikapi sikap tertutup dari Kakan Kemenag Lampung Utara, DPP AJP SB melayangkan kecaman keras. Tindakan bungkam pejabat publik di tengah penderitaan anak di bawah umur dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat dan mencoreng marwah institusi pendidikan Islam.
Aliansi Jurnalis Persada mendesak Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta untuk segera mengevaluasi kinerja serta memberikan sanksi tegas kepada H. Aprizandi, S.Fil.I., M.Kom.I selaku Kakan Kemenag Lampung Utara yang dinilai abai dan gagal merespons darurat kekerasan anak di wilayah kerjanya.
Proses hukum di Polres Lampung Utara akan terus dikawal secara ketat oleh tim advokasi hingga seluruh pihak yang terlibat, baik oknum pengajar pelaku kekerasan maupun pihak-pihak yang menutup-nutupi kasus ini, diseret ke hadapan hukum.
Narahubung Media / Redaksi:
Dewan Pimpinan Pusat Abadi Jaya Persada (AJP SB) / DPC AJP Lampung Barat
Alamat: Jl. Lintas Liwa, Sinar Jaya, Batu Kebayan, Batu Ketulis, Lampung Barat, Lampung
Kontak: 0857-5825-8460.
Red:(Yd)
