atensipublik.com, Lampung Barat — Temuan dugaan makanan tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, memicu reaksi keras dari elemen masyarakat dan pegiat hukum.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Sembilan bersama Aliansi Jurnalis Persada (AJP) menyatakan sikap tegas untuk segera membawa persoalan krusial ini secara resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Tingkat Provinsi Lampung. Langkah ini diambil guna mendesak adanya investigasi mendalam, audit operasional, serta evaluasi menyeluruh terhadap standar higienitas dan pengawasan dapur penyedia.
Langkah hukum dan advokasi ini ditempuh menyusul laporan adanya kontaminasi pangan yang membahayakan kesehatan, berupa temuan cacing, ulat, hingga buah dalam kondisi busuk pada paket menu MBG yang didistribusikan kepada para penerima manfaat di lingkungan sekolah.
Sebagai program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak-anak, pelaksanaan MBG dituntut untuk memegang teguh prinsip keamanan pangan (*food safety*). Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, higienitas dapur, hingga manajemen distribusi, seluruhnya harus memenuhi standar kesehatan yang ketat.
Perwakilan LBH Bintang Sembilan dan AJP menegaskan bahwa insiden ditemukannya binatang parasit dan bahan pangan busuk pada menu makanan anak sekolah merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditoleransi atau dianggap sebagai kelalaian administratif semata.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah pilar penting bagi masa depan anak-anak kita. Sangat ironis dan membahayakan jika program mulia ini justru berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan akibat kelalaian dalam pengawasan kualitas makanan,” ujar perwakilan kedua lembaga tersebut dalam pernyataan bersama.
Melalui laporan resmi yang akan dilayangkan ke BGN Provinsi Lampung, LBH Bintang Sembilan dan AJP mendesak agar pihak otoritas terkait segera mengambil langkah-langkah konkret, yang meliputi:
1.Inspeksi Mendadak (Sidak) dan Audit Lapangan: Meminta BGN Provinsi Lampung turun langsung melakukan pemeriksaan fisik ke dapur operasional SPPG Ciptawaras.
2.Penelusuran Rantai Pasok: Menyelidiki sumber bahan baku serta standar penyimpanan yang memicu munculnya kontaminasi cacing dan ulat.
3.Sanksi dan Evaluasi Pengelola: Menuntut evaluasi total terhadap manajemen pengelola SPPG Ciptawaras serta penegakan sanksi tegas apabila terbukti ada pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
4.Transparansi Penanganan: Memastikan setiap tahapan investigasi dilakukan secara akuntabel dan hasilnya diumumkan kepada publik guna meredakan keresahan para orang tua wali murid.
Masyarakat Lampung Barat, khususnya para orang tua siswa, berharap BGN tidak sekadar menerima laporan secara administratif, melainkan hadir sebagai garda terdepan dalam memastikan perlindungan hak atas kesehatan anak-anak penerima manfaat program.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Ciptawaras tetap diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi resmi, serta langkah mitigasi atas temuan di lapangan guna berimbangnyanya pemberitaan.
(Sumber: TIMBO NEWS)
Red.(Yd).
