Atensipublik.com, Lampung Barat — Kemarahan dan keprihatinan mendalam menyelimuti kalangan pemerhati anak dan pegiat pers di Kabupaten Lampung Barat. Menyusul insiden dugaan kekerasan fisik dan penganiayaan berat yang menimpa seorang santriwati berinisial YDU (15)—anak di bawah umur asal Lampung Barat yang menimba ilmu di Kabupaten Lampung Utara—Dewan Pengurus Cabang (DPC) Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat, di bawah komando langsung Sugeng Purnomo, bertindak tegas dengan melayangkan Surat Somasi Keras dan Peringatan Terakhir (*Warning Letter*).
Saat ditemui dalam sesi wawancara khusus oleh tim redaksi “atensipublik.com,” Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, tampak menunjukkan gestur geram dan penegasan emosional yang mendalam atas perlakuan tidak senonoh dan bar-bar yang mencederai dunia pendidikan tersebut. Dengan nada suara bergetar menahan amarah, Sugeng mengecam keras tindakan oknum guru berinisial IST alias Ibu Soma di MTs Terpadu Futuhiyyah 1 yang tega melakukan penamparan dan kekerasan fisik terhadap anak didiknya.
“Tindakan kekerasan fisik, penamparan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap anak didiknya adalah pelanggaran hukum berat yang tidak bisa ditoleransi! Dalil atau alasan apapun terkait pelanggaran tata tertib tidak pernah membenarkan adanya corporal punishment atau pemukulan di lingkungan pendidikan. Guru tidak memiliki imunitas hukum untuk menyiksa anak didik!” tegas Sugeng Purnomo dengan nada penuh ketus dan penekanan tajam di hadapan awak media, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan bukti medis sahih serta fakta insiden di lapangan yang dikantongi oleh tim advokasi, tindakan sewenang-wenang oknum guru terlapor dinilai telah menabrak dinding-dinding hukum positif di Republik Indonesia, di antaranya:
1.Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan hingga denda berat, serta pemberatan pidana khusus karena dilakukan oleh figur pendidik yang seharusnya mengayomi.
2.Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penganiayaan murni.
Selain itu, tindakan tersebut secara telak mencederai prinsip konstitusional perlindungan anak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) serta konvensi internasional mengenai *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).
Bertindak atas kuasa penuh dari orang tua kandung korban, Bapak Suwarno dan Ibu Siti Jubaidah, DPC AJP Lampung Barat mendesak pihak pimpinan sekolah dan oknum guru terlapor untuk segera mengambil langkah kooperatif, menyampaikan permohonan maaf terbuka, serta memberikan pertanggungjawaban moral dalam kurun waktu (1×24 jam) sejak surat somasi diterima.
Jika dalam batas waktu tersebut pihak terlapor mengabaikan peringatan dan bersikap defensif, Tim Advokasi bersama keluarga dipastikan akan menempuh jalur hukum formal secara masif dan tanpa kompromi.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu 1×24 jam tidak ada itikad baik dan pertanggungjawaban yang jelas, kami akan segera melaporkan kasus pidana ini secara resmi ke Polres Lampung Utara atau Polda Lampung, sekaligus mendesak Kementerian PPPA dan KPAI untuk turun tangan langsung mengawal keadilan bagi korban asal Lampung Barat ini,” tandas Sugeng Purnomo dengan ekspresi ketus penuh ketegasan.
Berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi “atensipublik.com” tetap menjunjung tinggi asas “cover both sides” dan profesionalisme jurnalistik. Ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan resmi dibuka seluas-luasnya kepada pihak Madrasah Tsanawiyah (MTs) Terpadu Futuhiyyah 1, pihak yayasan, serta oknum guru terlapor berinisial IST alias Ibu Soma.
Pihak sekolah atau kuasa hukumnya dapat menyampaikan tanggapan resmi melalui narahubung DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat guna menghadirkan informasi yang berimbang dan objektif bagi khalayak publik.
Red.(Yd).
