Pangkalpinang atensipublik.com – Problem ketidakakuratan data (inclusion/exclusion error) akibat pembaruan yang belum real-time. Serta perubahan kondisi ekonomi warga yang cepat, data kependudukan tidak sinkron, dan perbedaan status ekonomi riil dengan hasil survei menyebabkan program-program pemerintah berisiko salah sasaran, Senin 11 Mei 2026.
Dengan problematika tadi, mengingat pentingnya Verifikasi Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSN) seperti yang belum memiliki NIK perlu diverifikasi untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian.
Selain itu, ada juga beberapa data yang berasal dari berbagai sumber seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keakuratan data sosial ekonomi nasional.
Dalam pertemuan di Ruang SRC Gedung Tudung Saji Komplek Perkantoran Pemkot Pangkalpinang yang membahas perbedaan pengelompokan desil antara tingkat provinsi dan kota, serta tantangan dalam konsolidasi data sosial ekonomi.
Fokus utama adalah pada data non-desil yang belum terintegrasi, terutama akibat perbedaan sumber data antara BPS, BKP, dan BPJS, serta masalah data induk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Acara yang turut dihadiri oleh Walikota Pangkalpinang Prof.Saparudin Masyarif, Phd, Wakil Walikota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, SE, Sekda Pangkalpinang, Mie Go, Kepala BPS Dewi Savitri, S.S.T., M.Si, Kadis PUPR Agus, Kepala Bakueda Yassin, dan Kadis DLH Suharto.
Acara ini juga menyoroti perlunya konsolidasi antara Dukcapil dan BPS untuk mendeteksi data yang belum teridentifikasi, serta pentingnya simulasi pengujian berbasis PMC untuk menentukan batas atas dan bawah pendapatan dalam pengelompokan desil.
Diketahui terdapat kebutuhan untuk memperbaiki integrasi data dan memastikan seluruh data keluarga dapat terdeteksi secara akurat demi perencanaan kebijakan sosial yang lebih baik.
Di tengah-tengah paparan Kepala BPS, ada dialog menarik antara Kepala BPS dengan Walikota Pangkalpinang, dimana pihak Walikota menanyakan apakah desil didasarkan pada provinsi atau kota, dan Dewi Savitri menegaskan bahwa desil mengacu pada data yang berasal dari Provinsi. Walikota juga menyoroti bahwa seseorang yang berada di desil 5 di kota belum tentu berada di desil 5 di provinsi, bisa saja data tersebut berbeda.
Mendengar pernyataan seperti tadi, Kepala BPS Kota Pangkalpinang Dewi Savitri, S.S.T., M.Si menjelaskan bahwa, ada perbedaan pengelompokan data antara pemerintah nasional dan daerah, serta adanya pembaruan data keluarga nasional menjadi 95.302.317 jiwa.
Prof.Saparudin pun turut menyoroti pentingnya konsolidasi data non-desil yang berasal dari pemadanan antara BPS, BKP, dan BPJS. “Ditemukan sekitar 2.000 data non-desil yang belum terintegrasi, dan data induk berasal dari Dukcapil,” kata Walikota Pangkalpinang.
Dewi Savitri selanjutnya menguraikan bahwa data induk berasal dari DTSN, namun ada yang belum memiliki NIK, sehingga terjadi ketidaksesuaian data. “Baik Pak Walikota artinya saat ini disepakati perlunya konsolidasi antara Dukcapil dan BPS untuk mendeteksi data yang belum teridentifikasi, dengan jumlah sekitar 2.800 hingga 12.000 data,” ucap Dewi Savitri lagi.
Selain masalah sumber data yang belum sinkron antar tiga lini, perbedaan Pengelompokan Desil diantaranya adalah data antara di Provinsi dan di Kotamadya. Pengelompokan desil di tingkat provinsi dapat berbeda dengan di tingkat kota, sehingga warga bisa saja berada di desil berbeda tergantung wilayahnya. Hal ini tentu menimbulkan tantangan dalam konsistensi data sosial ekonomi antar wilayah.
“Pembaruan data keluarga nasional berdasarkan angka statistik terbaru menjadi 95.302.317 keluarga menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkala,” tambahnya.
Problem selanjutnya adalah berupa tantangan Integrasi data non-Desil, kata Dewi, seperti masih terdapat beberapa data non-desil yang belum terintegrasi antara BPS, BKP, dan BPJS. “Data induk yang belum memiliki NIK menjadi hambatan utama dalam konsolidasi data. Konsolidasi antara Dukcapil dan BPS sangat diperlukan untuk mendeteksi dan mengintegrasikan data yang belum teridentifikasi,” tukasnya.(lukmanhakim)
