atensipublik.com, Lampung Barat — Dewan Pimpinan Pusat Abadi Jaya Persada SB (DPP AJP-SB) mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan laporan pengaduan masyarakat (Lapdu). Desakan ini mencakup tindak lanjut atas penyerahan Berita Acara serta dua amplop berisi uang yang sebelumnya diamankan secara mandiri oleh tim jurnalis dalam rangkaian investigasi proyek fisik di SDN 1 Puramekar.
Dua amplop dengan kode registrasi BB-01/AJP/2026 dan BB-02/AJP/2026 tersebut memiliki total nilai keseluruhan sebesar Rp1.200.000. DPP AJP-SB meminta pihak Inspektorat untuk menelusuri secara mendalam asal-usul, maksud, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik penempatan uang tersebut.
Ketua Umum DPP AJP-SB, Sugeng Purnomo, menilai persoalan ini harus ditangani secara serius dan transparan guna memastikan tidak ada upaya sistematis untuk memengaruhi independensi jurnalis maupun potensi penyimpangan lain yang perlu diungkap berdasarkan fakta hukum.
Peristiwa ini bermula ketika tim jurnalis AJP-SB melakukan investigasi lapangan terkait pelaksanaan proyek fisik di SDN 1 Puramekar. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim mendapati dua peristiwa terpisah berupa penempatan amplop berisi uang yang dilakukan tanpa adanya permintaan maupun persetujuan dari pihak jurnalis yang bersangkutan:
*Peristiwa Pertama (28 Oktober 2026): Seorang oknum pelaksana proyek mendatangi kediaman jurnalis bernama Boimin dan meninggalkan sebuah amplop di bawah taplak meja tanpa izin. Pemberian tersebut langsung ditolak dan kemudian dibuka bersama tim pada 29 Oktober 2026 untuk didokumentasikan. Dari amplop ini ditemukan uang tunai senilai Rp200.000, yang terdiri atas dua lembar pecahan Rp100.000 dengan nomor seri `ONL977184` dan `OGC120576`.
*Peristiwa Kedua (29 Oktober 2026): Pada hari berikutnya, oknum yang sama mendatangi lokasi berbeda dan menempatkan sebuah amplop ke dalam tas milik jurnalis Budiman. Setelah dibuka dan disaksikan oleh sejumlah pihak, ditemukan uang tunai sebesar Rp1.000.000 yang terdiri dari sepuluh lembar pecahan Rp100.000.
Seluruh barang bukti tersebut selanjutnya didokumentasikan secara resmi. Berita Acara Penyitaan Mandiri beserta barang buktinya kemudian diserahkan langsung kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk diproses sesuai kewenangan.
DPP AJP-SB menilai terdapat sejumlah substansi mendasar yang wajib dijawab melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan oleh lembaga pengawasan:
* Menyelidiki maksud dan tujuan penempatan uang di ruang privat jurnalis.
* Mengidentifikasi pihak yang memerintahkan atau bertanggung jawab secara hukum.
* Memastikan apakah tindakan tersebut berkaitan dengan upaya terstruktur untuk melemahkan fungsi kontrol sosial pers.
* Menelusuri informasi mengenai kehadiran pihak-pihak lain di sekitar lokasi kejadian guna menguji ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain.
Organisasi menegaskan bahwa dugaan upaya pembungkaman pers maupun rekayasa tertentu belum dapat disimpulkan secara final sebelum adanya pemeriksaan resmi dan pembuktian oleh instansi yang berwenang.
Dari perspektif hukum, persoalan ini perlu ditelaah secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
1.Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13) mengatur tindak pidana suap. Namun, penerapannya harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pidana serta kewenangan mutlak aparat penegak hukum untuk menelusuri hubungan hukum dari peristiwa ini.
2.Undang-Undang Pers: Pasal 4 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pers nasional dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengancam pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan tersebut. Apabila ditemukan indikasi tindakan yang menghalangi kemerdekaan pers, maka penegakannya harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ketua Umum DPP AJP-SB, Sugeng Purnomo, menegaskan bahwa langkah pengawalan ini dilakukan demi menjaga marwah, independensi, dan martabat profesi jurnalistik secara keseluruhan.
“Kami menuntut Inspektorat Daerah Lampung Barat untuk bersikap profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti barang bukti yang telah diserahkan. Jangan sampai ada kesan bahwa dugaan upaya memengaruhi atau membungkam pers dibiarkan tanpa kejelasan, sementara jurnalis yang menolak dan menyerahkan barang bukti justru diposisikan dalam stigma yang keliru,”* tegas Sugeng Purnomo.
Ia menambahkan, penyerahan kedua amplop tersebut merupakan bentuk komitmen moral agar peristiwa ini diperiksa secara terbuka dan terhindar dari spekulasi liar di tengah publik.
Sebagai wujud penerapan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip *cover both sides*, redaksi AJP-SB tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Sekolah SDN 1 Puramekar, pelaksana proyek, serta Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk menyampaikan klarifikasi resmi terkait kronologi maupun progres penanganan perkara ini. Tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait akan diakomodasi sebagai bagian dari komitmen pemberitaan yang objektif dan berimbang.
DPP AJP-SB juga mengajak seluruh insan pers serta masyarakat sipil untuk terus mengawal proses pengawasan ini secara objektif demi memastikan transparansi pengelolaan anggaran negara di sektor pendidikan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Penanggung Jawab:
SUGENG PURNOMO
Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat
ABADI JAYA PERSADA SB (AJP-SB)
Red.(Yd).



