•Rapat Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan APBD Kota Pangkalpinang Februari Tahun 2026 Dibuka Wako-Wawako Pangkalpinang
Pangkalpinang atensipublik.com – Rapat Rapat Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan APBD Kota Pangkalpinang -sampai bulan- Februari Tahun 2026 digelar Pemkot Pangkalpinang, Senin pagi tadi 16 Maret 2026 di Gedung Bapperinda Komplek Perkantoran Tudung Saji Pemkot Pangkalpinang.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Walikota Pangkalpinang, Prof Saparudin Masyarif, Phd serta didampingi oleh Wakil Walikota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, SE MM, dan Sekda Pemkot Pangkalpinang, Mie Go tersebut dihadiri hampir seluruh jajaran Kepala OPD, Lurah dan Camat se-Kotamadya Pangkalpinang.
“Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama kumpul untuk melakukan rapat evaluasi kinerja fisik dan keuangan tahun 2026, dengan harapan salah satunya apa yang menjadi target bisa tercapai dimana Bapak Walikota Pangkalpinang telah mengeluarkan kebijakan- kebijakan tentang penyerapan anggaran ini yaitu salah satunya tentang pembayaran TPP,” urai Sekdako Pangkalpinang Mie Go.
Tak cuma itu, Mie Go juga ikut menyampaikan pada floor perihal keberhasilan Pemkot Pangkalpinang meraih kategori peringkat pertama untuk Kab/Kota dalam perhelatan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah. “Alhamdulillah kita mendapat perolehan peringkat satu untuk kab/kota Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCSP,” sebut Sekdako Mie Go di akhir paparannya.
Selanjutnya di sesi menarik dan dipenuhi dengan semangat pagi hari justru datang dari Kepala Inspektorat Pemkot Pangkalpinang, Syahrial. Kepala Inspektorat menyoroti tentang Evaluasi MCSP 2025.
Menurut Syahrial, menyoal permasalahan asset pemda di daerah diketahui telah menjadi atensi dari Lembaga Anti Rasuah Indonesia, yakni KPK RI. Di Pemkot sendiri, hal ini terus menjadi atensi dan mengalami pembenahan. ” Walau begitu akan tetapi koreksi jika saya salah, soal temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK hasilnya clear pada tahun 2024″ kata Kepala Inspektorat.
Tiba giliran Walikota Pangkalpinang Prof Saparudin Masyarif, Phd yang memberikan taklimatnya pada seluruh jajaran, Walikota menekankan pentingnya etos kerja disiplin dalam menyikapi hari libur panjang dua perayaan keagamaan, yang menurutnya lagi, kerap membuat unsur pelayanan kadang jadi kurang maksimal.
“Jadi masing-masing (OPD-red) tetap harus tanggung jawab atau siaga. Seperti contoh Pak Suharto (Kadis DLH), misal ada pohon tumbang, atau sampah menumpuk di depan rumah warga, Nah itu yang jadi perhatian. Kemudian juga pembagian fungsi antara Kadis Sekdis dan Kabid selama masa libur hari raya agar tidak terjadi kekosongan pelayanan pada warga,” pesan Walikota.
Meski begitu, tak urung Walikota Saparudin turut berkomentar mengenai nilai di Indeks Pencegshan Korupsi Daerah MCSP 2025 yang menurut dia, persoalannya terletak pada keterlambatan jajaran OPD memenuhi permintaan data yang dimaksud.
“Jadi kalau bicara penyusunan laporan pasti bicara pemenuhan data. Tidak jarang kami temui pas tenggat waktu malah akhirnya jadi tidak sesuai. Pesan saya, jangan terlalu mengandalkan laporan berbentuk digital, itu memang penting, tapi diusahakan agar punya juga print out hardcopy satu jilid,” kata Walikota Saparudin.
Kemudian soal asset tadi yang disinggung oleh Pak Syahrial, lanjut Walikota, saat ini kita sedang menggenjot proses sertifikasi tanah di daerah yang membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu, hal ini kemarin untuk program MBG dan Sekolah Rakyat.
“Jadi jangan sampai ribut-ribut dengan warga. Dirundingkan baik-baik atau istilahnya dimediasi. Karena yang dikejar oleh Pemkot sekarang adalah masalah hukumnya, penegakan hukum, kalau bisa mendapat hasil keputusan inkrah. Masalah lahan di Mesjid Kubah Timah buktinya bisa kan? Selesai,” ujar Walikota Pangkalpinang. (LH)
