Pangkalpinang atensipublik.com – Pemerintahan Kotamadya Pangkalpinang melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang diselenggarakan oleh Kemendagri RI, Senin 13 April 2026.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang SRC Gedung Tudung Saji Komplek Perkantoran Pemkot PGK turut pula dihadiri oleh pihak Bakeuda, Bapperida, dan Dinas Kopdag ini, membahas berbagai strategi pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah, termasuk upaya menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri RI, Drs. Tomsi Tohir, M.Si menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program-program pengendalian yang terukur dan berkelanjutan.
“Agar hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembahasan dalam rapat ini mohon tidak dibahas dahulu agar kita bisa fokus pada materi pokok pembahasan,” demikian Sekjen Kemendagri memberikan sedikit taklimatnya.
Ada beberapa bahasan yang turut dikemukakan oleh perwakilan dari Badan Pusat Statistik, yakni inflasi beberapa sembilan bahan pokok diantaranya seperti beras yang mencapai angka 0,65%, telur ayam dan lainnya.
Meski ada beberapa gejolak peningkatan, lanjut perwakilan BPS, namun pemantauan harga bahan pokok terus dilakukan secara konstan dan dalam skala yang terukur, dibarengi dengan penguatan sinergi antar perangkat daerah, juga langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga di tahun berjalan.
“Seperti IPH (indeks perkembangan harga) di daerah Sulut mencapai 2,4% provinsi Sulteng 0,40% yang didominaai oleh komoditas Cabe rawit cabe merah dan daging sapi, di kabupaten Gorontalo cabe rawit mencapai 1,85%, dan kab/kota Gualemo Gorontalo Utara banyak disumbang oleh komoditas cabe rawit, cabe merah, beras dan daging sapi,” beber perwakilan BPS.
Adapun Pembahasan lain yang disampaikan dalam zoom meeting tadi, adalah berupa beberapa tahapan konkrit untuk pengendalian inflasi. “Penguatan data pokok, pemantauan harga intensif, distribusi yang efisien, intervensi pasar oleh masing-masing pemda, pengendalian transportasi, dan kerjasama antar daerah,” pungkasnya. (Red)
