•Dikonfirmasi Secara Layak, Kasi Tibum Satpol PP Pemkot PGK Bungkam
Pangkalpinang atensipublik.com – Cerita soal pejabat indonesia kadang tiada habisnya, dari flexing di Instagram berupa pelesiran berbalut dinas luar. Pat gulipat anggaran belanja sampai soal syahwat pribadi yang tak pandai dikelola. Hingga pada yang terbaru adalah perihal respon ketika dikonfirmasi mengenai kinerja mereka, Jumat 17 April 2026.
“Assalamualaikum Selamat siang pak Kabid Tibum, Izin meminta pendapatnya atas aktifitas ilegal di kawasan semabung lama atau kolong koboy,” demikian petikan konfirmasi wartawan pada Kamis 16 April 2026 jam 14:14 wib.
Perlu diketahui, sebelumnya media ini telah menayangkan artikel mengenai praktek penggangsiran deposit timah milik negara secara ilegal di kawasan Semabung Lama, tepatnya di Kolong Koboy. Dan pihak media sudah mengantongi bukti awal soal adanya pola kerja sistematis maling timah tersebut.
Baca juga : Lagi-lagi Kolong Koboi Jadi Sasaran TI Ilegal
Adalah hal yang wajar jika kemudian, media -sebagai mata dan telinga kepentingan publik selanjutnya mengkonfirmasi temuan tadi pada pihak yang berwenang mengenai frasa kalimat : Pangkalpinang adalah Kawasan Zero Tambang Ilegal sesuai dengan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011 – 2030.
Meski begitu, jika dipakai teori hirarki dalam bureaucratic system, dimana sewaktu media konvensional melakukan tugas jurnalistik mereka pada pihak pejabat Madya setingkat Kepala Satuan, untuk kemudian responsibility konfirmasi tadi diteruskan pada pejabat level Kepala Seksi adalah hal yang dibenarkan dalam wajah pemerintahan kota.
“Koordinasi dengan Kabid tibum ku saja ya pak,” reply Kasatpol PP Pemkot Pangkalpinang, Ari pada Kamis 16 April 2026 jam 10:12 Wib.
Sayangnya, pejabat selevel Kasi Tibum tadi disinyalir tidak menganggap penting konfirmasi media yang justru sedang berjuang agar Kotamadya ini tidak selalu mendapat ‘berkah’ banjir tahunan akibat penambangan yang dilakukan secara serampangan.
Sampai berita ini tayang, publik masih menunggu langkah konkret dari pejabat berwenang yang digaji dari pajak yang dipungut dari keringat rakyat. Semoga saja, kinerja diduga asal-asalan para bawahan Walikota Pangkalpinang ini bisa lebih gesit dari biasanya. Sehingga, informasi yang sampai ke pembaca bisa berimbang. (LH)
