“Dua gajah berkelahi pelanduk mati di tengah“ artinya adalah ketika orang-orang besar atau berkuasa berselisih atau berperang, rakyat jelata atau orang kecil yang menjadi korban atau menderita kerugiannya.
Pangkalpinang atensipublik.com – Drama Politik yang tengah berlangsung di tubuh pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedikitnya mengundang cibiran dari masyarakatnya sendiri. Selain kontra produktif, masyarakat akhirnya memiliki kesimpulannya sendiri terkait polemik tersebut, Minggu 28 Desember 2025.
“Denglah pejabat-pejabat tu gile kek bekelai, masyarakat ne agik banyek yang hidup susah pak. Along urus bener-bener supaya masyarakat tu sejahtera, jadi e kami ingen milih ikak kelak, mun ade pemilihan agik 2029 ( sudahlah pejabat-pejabat itu senang bertengkar, masyarakat banyak yang masih hidupnya susah pak. Mending urus benar-benar supaya masyarakat sejahtera, jadi kami akan pilih kalian lagi nanti kalau ada pilkada di tahun 2029),” ucap Emak Zubaidah warga paritlalang Pangkalpinang pada awak media.
Sinyalemen muaknya masyarakat Bangka Belitung pada Drama Politik yang melibatkan dua pucuk pimpinan pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung akhirnya memang tidak salah alamat, didukung oleh fakta angka-angka statistik yang muram bagi Bumi Serumpun Sebalai.
Dalam sebuah rilis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung dipaparkan angka-angka yang menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan warga Babel pada umumnya serta warga perkotaan pada khususnya masih jauh dari pemerataan ekonomi. Sinonim lainnya belum hidup secara layak di tengah gemerincing devisa dollar hasil SDA Timah.
“Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 5,00 persen.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 77,71 ribu orang, meningkat 7,76 ribu orang terhadap angka statistik di bulan Maret 2024,” kutipan pertama dari rilis BPS.
Tak cuma itu, masalah pokok yang harus jadi fokus dari rezim pemprov Babel saat ini memang harus menitikberatkan pada beberapa problem pemerataan. Seperti, kesenjangan pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar yang tidak merata. Dalam contoh misalnya, ketimpangan dalam akses ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan infrastruktur dasar hidup berupa akses pada listrik, air bersih, dan transportasi murah. Poin demikian tentu sangat mempengaruhi kemampuan individu dan komunitas untuk meningkatkan status ekonomi mereka.
“Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 3,89 persen, turun sebesar 0,2 persen poin pada September 2024. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 6,59 persen, naik sebesar 0,1 persen poin pada medio September 2024 tahun lalu,” kutipan kedua rilis BPS.
Dengan begitu, economic quality atau pemerataan manfaat ekonomi bagi warga Bangka Belitung berbasis data angka-angka statistik yang ada, terkesan belum maksimal dikerjakan oleh pejabat yang diberi amanah suara rakyat. Alias mesin birokrasi Pemprov Babel -sangat patut diduga- energinya justru tersedot ke segmen yang tidak menimbulkan dampak pada tingkat kesejahteraan secara signifikan.
“Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 0,54 ribu orang (dari 41,49 ribu orang pada September 2024 menjadi 42,03 ribu orang pada Maret 2025,” kutipan rilis ketiga BPS. (LH)
