Aku tulis pamplet ini – karena langit dan bumi sunyi – dari keadilan dan kasih sayang ~ WS Rendra
Pangkalpinang atensipublik.com – Bongkar-bangkirnya permasalahan tata kelola pertimahan di negeri Serumpun Sebalai tak jua menemukan definisi yang tepat. Selain dari masih gamangnya antara law enforcement dengan periuk nasi milik rakyat, saat ini masyarakat penambang seolah sedang menyaksikan telesinema Dr. Jekyll dan Mr. Hyde versi aparat negara, Senin 29 Desember 2025.
Bukan cuma itu saja, permasalahan lain yang menyeruak ke atas permukaan ruang diskusi publik adalah, menyoal -kesan- tebang pilihnya petugas dalam melaksanakan perintah Presiden Prabowo untuk meminimalisir praktek penyelundupan yang harus diakui memang marak terjadi sebelumnya.
“Soal kesan tebang pilihnya petugas negara dalam proses law enforcement terkait perintah Presiden, memang tidaklah semudah membalik telapak tangan. Banyak faktor yang menyebabkan mereka -para petugas- akhirnya terperosok kedalam koridor like dan dislike, selain tentunya tarik menarik kepentingan,” sebut Teguh Aprianto mahasiswa pasca sarjana Universitas Sebelas Maret sewaktu dimintakan komentarnya.
Teguh bilang, untuk mencegah timbulnya tebang pilih (penerapan hukum yang diskriminatif) dalam skema penegakan hukum berbasis perintah Kepala Negara, beberapa prinsip dan mekanisme utama perlu diterapkan.
“Yang paling utama adalah transparansi dalam proses hukum, misalnya ketika ada target operasi sudah terbukti melakukan perbuatan pidana maka tahapan selanjutnya seperti yang termaktub dalam hukum acara pidana wajib dipatuhi oleh petugas negara tersebut,” tegasnya.
Hingar bingar permasalahan tata kelola pertimahan ini, bukan saja membikin dahi para petinggi di Istana jadi berkerut-kerut bagaikan melihat tagihan bulanan. Sebab lainnya, saat ini rakyat sudah semakin melek dengan persoalan yang membungkus tanah air mereka.
Di tayangan video tiktok (klik link) yang disaksikan oleh wartawan, seorang aktivis tambang Bangka Belitung, Batara kembali menyerukan secara terbuka untuk melakukan aksi Demo di halaman kantor Gubernur Bangka Belitung pada Selasa 30 Desember besok.
“Jadi berdasarkan hasil musyawarah, demo akan dilaksanakan pada besok tanggal 30 Desember di halaman kantor Gubernur. Yang kita lakukan bukan melawan pemerintah, apalagi anarkis tetapi hanya meminta pertanggung-jawaban dari Gubernur,” teriak Batara berapi-api di video tadi.
Batara bilang, semrawutnya tata kelola pertimahan yang ada di tanah Depati ini sudah memakan korban, dengan ditahannya 100 orang penambang oleh pihak yang berwajib. Sementara yang mereka pahami selama ini mereka hanya berusaha memenuhi hajat hidupnya semata. Alias soal kampung tengah (perut) manusia.
“Mereka bukan perampok, mereka bukan pencuri, mereka tidak jualan narkoba. Hanya berusaha dengan tangan mereka sendiri memenuhi perut keluarga mereka. Bukan juga mereka mencari kaya,” singgungnya.
Di bagian selanjutnya dari pidato dalam vlog tersebut, Batara seolah menantang aparat penegak hukum di tingkat pusat, alamatnya ditujukan pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah.
“Pihak penegak hukum jangan menyengsarakan masyarakat Bangka Belitung. Saya tantang Kejaksaan Agung saya tantang Jampidsus tangkap itu MSP (smelter) itu sudah jelas mereka salah, IUP mereka gak sampai satu ton kok, seperti di penyak dan darimana mereka mendapat timah? Ilegal. Mereka beli timah rakyat yang menambang yang disebut ilegal tadi dan timah-timah dari IUP PT Timah mereka beli kenapa gak berani tangkap?” tuding Batara.
Di detik berikutnya, kalimat Batara mulai menyentuh bagian ‘ngeri-ngeri sedap’, yakni soal adanya nama besar yang selama ini dinilai olehnya jadi tembok beton bagi aparat dalam proses law enforcement terkait perintah langsung RI 1.
“Apa karena MSP(smelter) itu punya adiknya Bapak Presiden? Itu smelter lain yang ditangkap ya wajarlah karena berada diluar ring kekuasaan,” tegahnya lagi.
Sampai berita ini tayang, redaksi masih berupaya tersambung dengan beragam pihak agar berita bisa cover both stories namun sayangnya belum terhubung dan akan terus diupayakan.(LH)
