*ATENSIPUBLIK.COM – LAMPUNG BARAT ** (05 Juni 2016)– Delegasi Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC, Sugeng Purnomo, melakukan serangkaian agenda strategis di Jakarta pada 1–3 Juni 2026. Langkah ini merupakan bentuk konsistensi organisasi dalam melakukan *social control* terhadap dugaan maladministrasi dan pelanggaran sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Berikut adalah rangkuman rangkaian kegiatan delegasi:
* **Senin, 01 Juni 2026:** Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, delegasi mengawali langkah perjuangan sebagai wujud pengabdian terhadap penegakan supremasi hukum di tanah air.
* **Selasa, 02 Juni 2026:** Delegasi menyerahkan tambahan suplemen bukti digital terkait pengaduan yang sebelumnya telah diajukan pada 21 April 2026.
* **Rabu, 03 Juni 2026:**
* **Audensi BKN RI:** Melakukan audensi dengan Auditor Wasdal BKN RI untuk membedah dugaan pelanggaran sistem merit pada proses pengangkatan 88 pejabat Pemda Lampung Barat.
* **Audensi Ombudsman RI:** Memenuhi undangan Inspektorat Ombudsman RI Pusat terkait pengabaian berlarut-larut atas laporan AJP Lampung Barat yang sebelumnya telah dikirimkan melalui Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.
* **Audensi Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial (KLHK RI):** Melakukan koordinasi mengenai petunjuk teknis dan arahan kehutanan berbasis kelompok tani hutan. Delegasi secara khusus mengadvokasi isu publik krusial mengenai masyarakat yang memiliki lahan perkebunan di dalam kawasan hutan di Lampung Barat.
Langkah tegas ini menegaskan komitmen AJP Lampung Barat dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berada pada koridor hukum yang berlaku. AJP Lampung Barat menekankan bahwa setiap tindakan administratif, termasuk pengangkatan pejabat, wajib mematuhi prinsip sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang demi terciptanya *good governance* di Kabupaten Lampung Barat.
Nara Sumber Berita “Sugeng Purnomo Ketua Aliansi Jurnalis Persada Lampung Barat”
Kontak: 0857 5825 8460.
